Iuran JKN – KIS

Jumlah dan Mekanisme Pembayaran Iuran sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan dan Perpres Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan sebagai berikut :
  1. Bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, iuran dibayarkan oleh Pemerintah
  2. Iuran bagi Peserta Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintah terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan :
  • 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja
  • 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta
  1. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan :
  • 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja
  • 1% (satu persen) dibayar oleh peserta
Hak Kelas Perawatan :
Besaran Upah/gaji Pekerja penerima upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta
Hak Kelas Rawat
< Rp 4 juta
Kelas II
>Rp 4 juta s/d Rp 8 juta
Kelas I
  1. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bulan Pekerja (BP) dibayar oleh Peserta atau pihak lain atas nama peserta.
Besaran iuran PBPU dan BP yang berlaku mulai 1 April 2016 menjadi sebesar :
  • Rp 80.000,- per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I
  • Rp 51.000,- per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II
  • Rp 25.500,- per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III
  1. Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya

Kegiatan Forum Kecamatan Sleman Sehat Tahun 2016

Tujuan Kawasan Sehat :

Tercapainya kondisi Kabupaten untuk hidup dengan bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan tempat untuk bekerja dan berkarya bagi warganya dengan terlaksananya berbagai program pembangunan berwawasan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan sarana, produktivitas dan perekonomian masyarakat.

Program Kegiatan Forum Kecamatan Sleman Sehat Tahun 2016 :

No Jenis Kegiatan Lokasi Pelaksanaan Keterangan
1 Monitoring Desa Sehat Desa Tridadi, Trimulyo, Triharjo, Caturharjo, Pandowoharjo Kerjabakti bersih lingkungan serentak
2 PSN, Pemeriksaan Jentik aedes aegepty 1.    Desa Tridadi, Trimulyo, Triharjo, Caturharjo, Pandowoharjo

2.    Institusi Perkantoran, Sekolah

Kegiatan dilakukan 2 kali se tahun
3 Monitoring Penerapan Jam Belajar Masyarakat Desa Tridadi, Trimulyo, Triharjo, Caturharjo, Pandowoharjo Kegiatan bersama warga dan Tokoh Masyarakat
4 Kampanye Keluarga Berencana Desa Tridadi, Trimulyo, Triharjo, Caturharjo, Pandowoharjo Kegiatan bersama PKK, Kader, Babinsa, Babinkamtibmas
5 Kampanye Keluarga Sadar Gizi Desa Tridadi, Trimulyo, Triharjo, Caturharjo, Pandowoharjo Kegiatan bersama PKK, Kader, Babinsa, Babinkamtibmas
6 Pembentukan Dusun Siaga Desa Tridadi, Trimulyo, Triharjo, Caturharjo, Pandowoharjo Kegiatan dilakukan melalui Desa Siaga Aktif
7 Pembentukan Desa STBM Desa Tridadi, Trimulyo, Triharjo, Caturharjo, Pandowoharjo Telah terbentuk 1, yaitu Desa Tridadi
8 Pembinaan Kawasan Wisata Sehat 1.    Kampung Flory, Pangukan, Tridadi

2.    Desa Wisata Brayut, Pandowoharjo

Kegiatan dilakukan dengan kunjungan lapangan dan melalui pertemuan
9 Pembinaan pengelola makanan dan minuman sehat Desa Tridadi, Trimulyo, Triharjo, Caturharjo, Pandowoharjo Kegiatan melibatkan kader dan sekolah
10 Peremajaan Tanaman Penghijauan Desa Tridadi, Trimulyo, Triharjo, Caturharjo, Pandowoharjo Kegiatan bersama PKK, Kader, Babinsa, Babinkamtibmas, TABO

Sekelumit tentang PKDRT

punch-1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara garis besar memuat bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukanlah persoalan domestik (privat) yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. UU ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT.

UU PKDRT ini juga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, sebagaimana sering menjadi persepsi orang. UU PKDRT justru bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 4).

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (pasal 1, ayat 1)

UU PKDRT melindungi setiap orang yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga yaitu :

  1. Suami, istri, dan anak
  2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalm rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga.
  3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bentuk-bentuk KDRT :

  1. Kekerasan fisik, berakibat rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat
  2. Kekerasan psikis, berakibat ketakutan, hilang percaya diri, hilang kemampuan untuk bertindak, tidak berdaya
  3. Kekerasan seksual, dengan wujud pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
  4. Penelantaran rumah tangga, dalam bentuk menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, dalam bentuk membatasi dan/atau melarang untuk bekerja layak sehingga orang tersebut menjadi ketergantungan ekonomi

Hak Korban Kekerasan :

  1. Melaporkan kasusnya, baik sendiri maupun diwakilkan (memberi kuasa) kepada orang lain
  2. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
  3. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
  4. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
  5. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  6. Pelayanan bimbingan rohani
  7. Pemulihan

Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan :

  1. Pelaku kekerasan dapat dikenai sanksi pidana dan penjara (pasal 46-49), serta sanksi tambahan berupa :
  • Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku
  • Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu (pasal 59)
  1. Pelaku kekerasan seksual dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling bayak 36 juta rupiah dan apabila dilakukan untuk tujuan komersial dipidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit 12 juta dan paling banyak 300 juta.

Evaluasi KLA

Detik4

Hari senin kemarin (21/11) Kecamatan Sleman mendapat jadwal evaluasi Kecamatan Layak Anak dari badan KBPMPP. Verifikator KLA yang berkesempatan hadir dalam pertemuan ini yaitu : Bapak Dimas Ariyanto (LPA DIY), Ibu Ifa Aryani (LSPPA DIY), dan Ibu Sri Budiyantiningsih (BKBPMPP).

Para verifikator ditanggapi langsung oleh anggota Gugus Tugas Layak Anak yang terdiri dari Camat Sleman, Sekcam Sleman, Kasi Kesmas, Kabag. Kesra 5 Desa, Kepala SMAN 1 Sleman, perwakilan UPT Yandik Sleman, perwakilan Puskesmas Sleman, TKSK Sleman.

Pertemuan diawali dengan pemaparan tentang komitmen Kecamatan Sleman dalam mewujudkan KLA di Kecamatan Sleman oleh Camat Sleman. Kemudian dilanjutkan pemaparan oleh Kabag Kesra Desa Caturharjo, Drs. Banawa. Desa Caturharjo diajukan sebagai sampel Desa Layak Anak sebagai pendukung KLA.

Hal-hal yang dipaparkan oleh Bapak Banawa terkait Program Pemdes dalam mewujudkan KLA yaitu :

  • Bidang Kegiatan untuk lembaga Pendidikan. Total Anggaran Rp 64.860.000,00
  • Bidang Kegiatan untuk lembaga Pendidikan. Total Anggaran Rp 64.860.000,00
  • Bagian Kegiatan untuk lembaga Sosial. Total Anggaran Rp 28.360.000
  • Bidang Kegiatan untuk lembaga Budaya. Total Anggaran Rp 36.367.500
  • Bidang Kegiatan untuk lembaga Kesehatan Desa. Total Anggaran Rp 40.830.000
  • Bidang Kegiatan Pembinaan Karang Taruna Desa. Total Anggaran Rp 4.682.500
  • Kegiatan Pembinaan Karang Taruna Dusun. Total Anggaran Rp 8.132.500
  • Bagian Kegiatan Pembinaan Penyuluhan Narkoba. Total Anggaran Rp 5.615.000,00
  • Bagian Kegiatan PORDES 5 Cabang Olahraga. Total Anggaran Rp 35.345.000,00

Dilanjutkan dengan pemaparan tentang permasalahan anak di desa Caturharjo, yaitu kenakalan remaja khususnya penyalahgunaan Narkoba dan mabuk-mabukan, untuk itu Pemdes Caturharjo berupaya menangani hal tersebut dengan membentuk Kelompok GAMAN (Gerakan anti mabuk dan narkoba).

Selanjutnya pemaparan disampaikan oleh Kepala SMAN 1 Sleman Ibu Dra. Hermintarsih berkaitan dengan upaya SMAN 1 Sleman dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak. Dijelaskan bahwa pada tahun pelajaran 2016/2017,  SMA Negeri 1 Sleman ditunjuk sebagai sekolah rujukan. Sosialisasi sekolah rujukan telah dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2016 oleh  Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kebupaten Sleman,  Araif Haryono, S.H. dan Kepala SMA Negeri 1 Sleman, Dra. Hermintarsih. Adapun program yang dicanangkan SMA Negeri 1 Sleman berkaitan dengan sekolah rujukan ini adalah pengembangan profil  SMA Negeri 1 Sleman,  sosialisasi SMA rujukan, analisis silabus dan pengembangan RPP, pengembangan penilaian berbasis TIK, work shop pengembangan soal hots, penumbuhan budi pekerti, pengembangan muatan lokal, pengembangan kewirausahaan, pengembangan literasi sekolah, pengembangan sekolah aman dan ramah sosial, pembinaan prestasi olimpiade sains, dan KIR. Unggulan-unggulan lain dari SMAN 1 Sleman antara lain asuransi siswa, sekolah inklusi, peraturan sekolah yang dibuat dengan melibatkan siswa, dll juga dipaparkan dihadapan para verifikator.

Setelah beberapa pemaparan, kemudian tim verifikator meminta keterangan lebih lanjut terkait program-program yang telah dilaksanakan. Hal tersebut untuk memperkuat argumentasi dari Kecamatan Sleman terkait upaya mewujudkan KLA.

Harapannya dari evaluasi tersebut dapat diketahui progrees yang telah ditempuh Kecamatan Sleman dan kekurangan-kekurangan yang harus dipenuhi agar dapat menjadi KLA yang sesungguhnya.

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) PADA PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI

Praktik perdagangan orang telah menjadi persoalan serius dihampir seluruh provinsi di Indonesia, baik sebagai wilayah pengirim,transit maupun penerima.

Warga negara kita khususnya perempuan & anak anak diperdagangkan untuk tujuan berbagai bentuk eksploitasi seperti seksual, kerja paksa,perbudakan dan praktik lain yang serupa baik di wilayah domestik, Negara Republik Indonesia maupun keluar wilayah Republik Indonesia.
Menurut Pasal 1 AYAT (1) UU No.21 Thn 2007 TENTANG TPPO, Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan  kekerasan,  penculikan, penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
MODUS OPERANDI TPPO :                                                                          
  1. Perekrutan tanpa Perjanjian Penempatan
  2. Perekrutan dibawah umur (-18 thn) dokumen dipalsukan
  3. Perekrutan tanpa izin suami/orang tua/wali
  4. Ditempatkan tanpa sertifikat kompetensi (tidak dilatih)
  5. Ditempatkan tanpa perjanjian Kerja
  6. Hanya menggunakan paspor dengan visa kunjungan
  7. Ditempatkan oleh perorangan, bukan Perusahaan yang memiliki izin dari Menteri Tenaga Kerja
  8. Tanpa KTKLN
  9. Dipindahkan ke majikan/perusahaan lain tanpa perjanjian Kerja
  10. Dipindahkan ke negara lain yang peraturannya terbuka walaupun tidak sesuai dengan peraturan Indonesia
  11. PEMALSUAN  DOKUMEN (KTP, Kartu Keluarga, Akte Lahir, Ijasah, Pasport
  12. Kontrak Kerja tidak menjamin Hak TKI / tidak mengikat majikan / agen LN
  13. Ditempatkan / disekap di Penampungan Sementara sampai berbulan-bulan
  14. Pelatihan / BLK yg bersifat FORMALITAS / tidak berijin
  15. Tes Kesehatan yg bersifat FORMALITAS
  16. Agen Recruiter / sponsor / petugas lapangan TIDAK TERDATA oleh PJTKI
  17. Backing PJTKI nakal dari oknum Aparat Negara / petugas
  18. Kolusi oleh PJTKI / sponsor dgn petugas di titik Embarkasi

tppo

FAKTOR  PENYEBAB  EKSPLOITASI DI  NEGARA  TUJUAN :
  1. KONTRAK KERJA tidak menjamin HAK2  TKI,  antara lain :
    • Jumlah GAJI  yg  harus dibayar tiap bulan kpd. TKI.
    • Jam kerja per hari.
    • Hak libur dlm seminggu / cuti dlm setahun.
    • Hak mendapat perlakuan (makan / minum / tempat tidur) yg layak.
    • Hak mendapat pelayanan kesehatan yg memadai.
  1. KONTRAK KERJA tidak ditanda-tangani oleh PJTKI / Majikan / Agen di LN.
  2. TIDAK ADA KONTRAK KERJA
  3. TKI ditakut-takuti Majikan / Agen di LN krn TELAH MEMALSU IDENTITAS (takut dilaporkan ke Polisi setempat )
  4. PASPORT dipegang Majikan sampai OVER STAY, lalu dilaporkan ke Polisi / Imigrasi untuk selanjutnya di Deportasi.
  5. TKI tidak cukup terlatih / sakit-sakitan.

LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN TPPO MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT

  1. mencegah sedini mungkin terjadinya TPPO
  2. membangun partisipasi  dan  kepedulian  masyarakat  terhadap pencegahan perdagangan orang
  3. Melibatkan peran serta masyarakat diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban
  4. memberdayakan masyarakat dalam membangun jejaring, melalui koordinasi dan kerjasama dengan organisasi masyarakat, media, akademisi dan dunia usaha.
  5. memberikan perlindungan, penyelamatan dan  merehabilitasi  korban  perdagangan
  6. membangun dan  menyediakan  sistem  informasi  yang  lengkap dan mudah di akses
  7. Membuka tempat penampungan, pos pengaduan dll

Kebijakan Pemda DIY Untuk Mengatasi Permasalahan TKI :

Membentuk Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan TKI (LTSA P2TKI)

  • Dibentuk berdasarkan SK Gubernur Nomor: 55/TIM/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Pembentukan Tim Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan TKI (LTSA P2TKI)
  • Instansi yang bergabung:  Disnakertrans DIY, BP3TKI Yogyakarta, Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Dinas Kesehatan DIY, Polda DIY, Bank BRI, dan Konsorsium Asuransi TKI.
  • Mewujudkan layanan yang mudah, cepat, berkepastian dan aman bagi CTKI dan TKI
  • Alamat : Jalan Sambisari No.311 A Juwangen Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta . Telp (0274) 497403.

Untuk mendukung LTSA P2TKI, Disnakertrans DIY juga menginisiasi pembentukan Satgas Pencegahan TKI Non Prosedural dengan SK Gubernur No. 58/TIM/2016 tentang Pembentukan Satgas Pencegahan TKI Non Prosedural

  • Tujuan:
  1. Upaya antisipasi, pengendalian dan pengawasan terhadap masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri secara non prosedural
  2. Fasilitasi dan penyelesaian permasalahan TKI yang berangkat secara non prosedural
  3. Mensinergikan seluruh fungsi-fungsi terkait dengan pelayanan dan perlindungan TKI di tingkat daerah
  4. Meminimalisir terjadinya permasalahan TKI di luar negeri dan membantu mencegah terjadinya tindakan pidana perdagangan manusia

Sasaran Satgas Pencegahan TKI Non Prosedural:

  • Memberikan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat dan tokoh masyarakat terkait kebijakan dan tata cara bekerja ke luar negeri
  • Memberikan bantuan / tali kasih untuk TKI yang dipulangkan karena  non prosedural
  • Memfasilitasi penyelesaian kasus TKI yang berangkat secara non prosedural
  • Koordinasi dengan instansi terkait dalam pencegahan atau penyelesaian kasus TKI non prosedural


 

Tim  Satgas terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

  • Disnakertrans DIY
  • Kepala BP3TKI Yogyakarta
  • Polda DIY
  • Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY
  • Dinas Kesehatan DIY
  • Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
  • Perhubungan DIY
  • Hukum Setda DIY

KEBIJAKAN PEMDA DIY

  • Peningkatan pelayanan penempatan TKI melalui Layanan Terpadu Satu Atap
  • Mengirimkan TKI formal
  • Melakukan pemantauan lembaga penempatan swasta secara berkala
  • Membentuk Tim Satgas dalam rangka pencegahan TKI unprosedural
  • Melakukan sosialisasi kepada aparat pemerintahan dan masyarakat tentang prosedur penempatan TKI ke luar negeri
  • Koordinasi antar sektor dalam rangka penyelesaian permasalahan TKI pasca penempatan

Jadwal Distribus Raskin Bulan Desember

Kami sampaikan bahwa pendistribusian beras untuk keluarga miskin (Raskin) Kabupaten Sleman untuk alokasi Bulan Desember 2016, di Wilayah Kecamatan Sleman akan dilaksanakan pada :

   Hari                     :  Senin

   Tanggal               :  5 Desember 2016

   dengan rincian per bulan sebagai berikut :

No. Desa Jumlah RTS Jumlah Raskin
1.

2.

3.

4.

5.

Triharjo

Caturharjo

Tridadi

Pandowoharjo

Trimulyo

1.229

1.531

678

817

791

18.435

22.965

10.170

12.255

11.865

  Jumlah 5.046 75.690

Dengan ketentuan sebagai berikut.

  1. Harga Rp 1600 per kg di titik distribusi.
  2. Pembayaran dengan sistem tunai di tempat (Cash and Carry)
  3. Pembagian beras Raskin harus tepat sasaran, 15 kg beras per RTS/bulan sesuai data PPLS 2011

Pengukuhan Forum Silaturahmi Takmir Masjid Kecamatan Sleman

_mg_0027

Pada tanggal 15 November 2016 yang lalu bertempat di padukuhan Murangan VIII, Triharjo bersamaan dengan kegiatan launching Bedah Rumah, Forum Silaturahmi Takmir Masjid Kecamatan Sleman telah dikukuhkan secara resmi oleh Wakil Bupati Sleman Ibu Dra. Hj. Sri Muslimatun, M.Kes.

Pengukuhan diawali dengan pembacaan SK Camat Sleman Nomor : 81 /Kep Camat / 2016 tanggal 15 November 2016 tentang Pembentukan Forum Silaturahmi Takmir Masjid Kecamatan Sleman oleh perwakilan dari KUA Kecamatan Sleman.

Setelah dikukuhkan SK Camat Sleman Nomor : 81 /Kep Camat / 2016 diserahkan dari Wakil Bupati kepada Ketua Forum yaitu Bapak H. Sumaini, S.Ag sebagai tanda bahwa Forum Silaturahmi Takmir Masjid Kecamatan Sleman telah siap melaksanakan segala tugas dan tanggungjawabnya.

Pembentukan Forum Silaturahmi Takmir Masjid Kecamatan Sleman dengan tujuan :

  1. Membentuk Forum Silaturhami Takmir Masjid guna mendorong perubahan pola pikir Takmir masjid di Kecamatan Sleman
  2. Mendorong pemanfaatan infak untuk dialokasikan tidak hanya di bidang fisik, namun kepada sosial-kemasyarakatan
  3. Mendorong Takmir Masjid untuk berperan serta dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak selalu mengharapkan bantuan pemerintah
  4. Sebagai wadah bertukar pikiran, silaturahmi, dan merekatkan ukhuwah islamiyah antar takmir masjid di Kecamatan Sleman

Tugas Forum Silaturhami Takmir Masjid Kecamatan Sleman :

  1. Melakukan koordinasi dengan kelompok paguyuban warga yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan Forum Silaturahim Takmir Masjid
  2. Melaksanakan pembinaan secara spesifik dan menyeluruh sesuai dengan bidang masing-masing
  3. Menyusun program kegiatan dalam rangka perwujudan Silaturahim Takmir Masjid

Beriku ini susunan pengurus Forum Silaturahmi Takmir Masjid Kecamatan Sleman :

1. Pelindung : Camat Sleman
2.

 

Penasehat : 1.   Danramil Sleman

2.   Kapolsek Sleman

3.   Kepala KUA Sleman

4.   Kepala  Puskesmas Sleman

3. Ketua : H. Sumaini, S.Ag
4. Wakil Ketua : 1.   Mahmudi Kusuma, S.Ag

2.   H. Ruswanto, S.SosI

3.   Muhammad Wildan Wahid, S.Ag

5. Sekretaris : Sartini, S.IP
6. Wakil Sekretaris : 1.   Jindar Edi

2.   Yuliatun Aswanti, S.Ag, MSI

3.   Sutrisno,  S.Sos

7. Bendahara : H. Joko Sujono, ST
8. Wakil Bendahara : 1.   Ulin Umi Azmi, S.Kom

2.   Mujiono

3.   Wahyuni Utami

9. Koordinator Desa : 1.   Kabag Kesra Triharjo

2.   Kabag Kesra Caturharjo

3.   Kabag Kesra Trimulyo

4.   Kabag Kesra Pandowoharjo

5.   Kabag Kesra Tridadi

10. Anggota : 1.      H. Darmoyo

2.      Abdul Qadir

3.      Radiyono

4.      Ngadiyo

5.      Lilik Agus W

6.      H. Sumaryadi

7.      Aman Santoso

8.      Sutrisno, S.Sos

9.      Drs. Aslam WH

10.   Wahyubi, S.Ag

11.   Temu