Instruksi Gubernur DIY No. 5 Tahun 1997 Tentang GPPA

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 128 / 44 A Tahun 1982, telah memerintahkan untuk meningkatkan upaya baca tulis Al Qur’an dalam rangka pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Al Qur’an dalam kehidupan sehari-hari bagi umat Islam. Untuk mengintensifkan usaha pemahaman dan pengamalan isi kandungan Al Qur’an tersebut, Gubernur DIY telah mengeluarkan Instruksi No. 5 Tahun 1997 tentang Gerakan Pemahaman dan Pengamalan Isi Kandungan Al Qur’an (GPPA) bagi umat Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta.

  1. Proses Lahirnya Instruksi Gubernur DIY No. 5 Tahun 1997

Secara singkat sebagai berikut :

  1. MTQ, STQ, TKA, TPA yang berkembang di masyarakat asih fokus kepada membaca Al Qur’an, belum sampai pada pemahaman dan pengamalannya.
  2. Pada pembukaan MTQ Tingkat Propinsi DIY pada Maret 1997, di Wates, Gubernur DIY mencanangkan adanya Gerakan Pemahaman dan Pengamalan Isi Kandungan Al Qur’an (GPPA).
  3. Mengacu dan mendasarkan pencanangan GPPA tersebut, maka Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Kanwil Departemen Agama Propinsi melakukan lobby dan pendekatan kepada Pemda DIY untuk dapat mengeluarkan Instruksi Gubernur sebagai tindak lanjut pidato pembukaan Gubernur pada pembukaan MTQ, 4 Maret 1997 di Wates Kulon Progo. Akhirnya lahirlah Instruksi Gubernur DIY No. 5 Tahun 1997.

  1. Isi Instruksi Gubernur DIY No. 5 Tahun 1997

Instruksi tersebut ditujukan kepada :

  1. Kepala Kanwil Dep. Agama Prop. DIY untuk menyusun program dan petunjuk pelaksanaan GPPA bagi umat Islam di DIY.
  2. Kepada Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se propinsi DIY untuk :
  3. Memerintahkan kepada Camat/Kepala Desa/Keurahan di wilayahnya masing-masing untuk :
  • Membentuk Majelis Pengajian Al Qur’an (MPA) dan Majelis Bimbingan Ibadah (MBI) yang dapat menjangkau seluruh umat Islam yang ada di wilayahnya.
  • Membina Majelis Pengajian Al Qur’an dan Majelis Bimbingan Ibadah tersebut sehingga dapat melaksanakan program Gerakan Pemahaman dan Pengamalan Isi Kandungan Al Qur’an.
  1. Mengkoordinasikan pelaksanaan program Gerakan Pemahaman dan Pengamalan Isi Kandungan Al Qur’an dengan lembaga dan instansi terkait.
  2. Melaporkan pelaksanaan instruksi ini kepada Gubernur DIY.

  1. Program GPPA : Program MUI DIY

Pada akhir tahun 2005 dan diteruskan pada awal 2006, dengan prakarsa MUI DIY mencoba mengangkat Instruksi Gubernur ini, dengan mengajukan alokasi anggaran dari APBD Propinsi DIY, dengan menetapkan strategi GPPA sebagai berikut :

  1. Pelaksanaan program GPPA, tersebut berpangkalan/ berbasis di masjid dan keluarga, yang bersifat bottom up (tumbuh dari bawah) dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  2. Pendataan jumlah masjid yang ada di masing-masing wilayah (Propinsi, Kab/Kota, Kecamatan dan Desa).
  3. Pendataan lingkungan masjid menjadi suatu “Peta Dakwah Wilayah Masjid”
  4. Menghimpun kader masjid, sebagai Jamaah Inti Masjid sebanyak 10-20 orang, yang diharapkan menjadi umat pilihan (Khairu Ummah), sebagaimana tersebut dalam Surat Ali Imran : 110), sebagai Majelis Pengajian Al Qur’an (MPA) dan Majelis Bimbingan Ibadah (MBI) yang bertugas memahami, meghayati, mengamalkan dan mendakwahkan isi kandungan Al Qur’an kepada masyarakat beriman dan bertaqwa atau masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
  5. Setiap keluarga/rumah tabngga muslim, dimantapkan statusnya dengan dipasangi stiker “keluarga Muslim, Baity Jannaty” sebagai usaha pemagaran/ perlindungan kepada setiap keluarga muslim untuk tidak diusik oleh umat beragama lain.
  6. Kegiatan penunjang yang bersifat top down (perencanaan dan kegiatan dari atas) dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  7. Menentukan jenis program kegiatan untuk pelaksanaan GPPA ini meliputi :
  • Pembinaan organisasi pelaksanaan dan pengendali
  • Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan dan pelatihan
  • Pelatihan pelatih (TOT), yang diharapkan hasilnya dapat melatih ustadz/ustadzah dan dai/daiyah yang ada di setiap masjid
  • Pelatihan ustadz/ustadzah atau dai/daiyah
  • Kegiatan operasional GPPA kepada masyarakat lingkungan masjid oleh ustadz/ustadzah dan dai/daiyah
  1. Pembentukan organisasi pelaksana dan pengendali yang berupa “Jaringan Kerja Pelaksana Program GPPA” di Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa, yang terdiri atas gabungan unsur Pemerintah dan Lembaga Swadaya masyarakat.
  2. Mengusahakan dana operasional dari APBD Propinsi maupun Kabupaten/ Kota setiap tahun anggaran, sesuai dengan kemampuan yang ada untuk membiayai 5 program tersebut. Alokasi anggaran APBD Kabupaten/ Kota diharapkan untuk mebiayai kegiatan operasional GPPA kepada masyarakat lingkungan masjid oleh ustadz/ ustadzah dan dai/daiyah
  3. Penetapan program prioritas pelaksanaan Instruksi Gubernur DI Yogyakarta tentang GPPA “Gerakan Dakwah Berbasis Masjid dan keluarga, membina akhlakul karimah, mencegah kemaksiyatan dan paham menyesatkan, membangun masyarakat madani beriman dan bertaqwa”. Program GPPA ini kemudian dalam Musda MUI VI MUI DIY tahun 2006 ditetapkan sebagai program unggulan MUI DI Yogyakarta, yang selanjutnya selalu menjadi tema setiap Rakerda MUI setiap tahun, karena program tersebut sangat komprehensif/ menyeluruh baik (1) pelaksana (2) metode (3) sasaran (4) media dan (5) tujuan akhir yang akan diwujudkan

Ayo Manfaatkan JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS)

Jaring Pengaman Sosial (JPS) adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Sleman dengan status sosial ekonomi sebagai keluarga miskin dan/atau rentan miskin serta keterlantaran di Kabupaten Sleman.
Dasar Hukum
  • UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
  • PERPRES No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
  • PERBUP Sleman No. 32.1 Tahun 2015 tentang Hibah dan Bantuan Sosial
JPS Diperuntukkan bagi :
  1. Keluarga miskin dan/atau rentan miskin yang tidak tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin.
  2. Peserta jaminan Kesehatan Daerah yang belum bisa diintegrasikan dalam program Jaminan kesehatan Nasional BPJS.
  3. Tidak memiliki tabungan atau barang berharga atau barang modal lainnya, dan/atau
  4. Dinyatakan memenuhi kriteria oleh Tim Verifikator.
Ruang Lingkup Pelayanan JPS :
  1. Bidang Kesehatan
  2. Bidang Pendidikan
  3. Bidang Sosial
JPS Bidang Kesehatan
  1. Untuk penduduk miskin dan/atau rentan miskin yang sakit dan menjalani rawat jalan dengan tindakan, rawat inap, dan persalinan di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang tidak tercantum dalam daftar peserta asuransi kesehatan dan termasuk pembayaran premi Jaminan Kesehatan Nasional BPJS kelas III slama 1 (satu) tahun
  2. Untuk bayi baru lahir dari ibu peserta Penerima Bantuan iuran Daerah untuk didaftarkan ke BPJS kelas III selama 1 (satu) tahun dan
  3. Untuk korban tindak kekerasan dalam rangka pembuatan visum untuk pembuktian hukum
  4. Besaran bantuan JPS di bidang kesehatan paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) termasuk biaya pendaftaran ke BPJS kesehatan
JPS Bidang Pendidikan
  1. Diperuntukkan bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin dan/atau rentan miskin yang mengalami masalah terhadap biaya pendidikan di sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang belum tercantum dalam daftar peserta jaminan pendidikan
  2. Besaran JPS di bidang pendidikan paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
JPS Bidang Sosial
  1. Orang terlantar yang kehabisan bekal, kecopetan, kehilangan barang dan uang, dan/atau penyandang disabilitas berat yang belum masuk daftar penerima Asistensi Sosial Orang dengan Kedisabilitasan Berat dari APBN, Jaminan Sosial dan/atau biaya pemakaman orang terlantar di daerah
  2. Lanjut usia terlantar di Daerah yang belum masuk daftar penerima program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar dari APBN dan/atau Bansos Lanjut Usia Rentan Sosial Ekonomi dari APBN
  3. Besaran Pemberian JPS Bidang Sosial
    – Ketelantaran yaitu pengemis, gelandangan dan/atau orang terlantar penduduk
      Daerah dan/atau luar Daerah paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    – Disabilitas berat paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 6 bulan
      diberikan setiap 3 bulan sekali;
    – Lanjut usia terlantar paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama 6
      bulan diberikan 3 bulan sekali;
    – Biaya pemakaman bagi orang terlantar paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta
      rupiah)
MEKANISME PERMOHONAN JPS
  1. Permohonan JPS disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati u.p Kepala Dinas Sosial dengan dilampiri :
    – Foto kopi KTP dan KK pemohon
    – Surat keterangan miskin atau rentan miskin dari Kepala Desa diketahui oleh Camat
    – Bukti Pembayaran asli atau rincian pembayaran asli dari PPK bagi yang mengajukan
      permohonan JPS kesehatan
    – Bukti tagihan asli dari sekolah bagi yang mengajukan permohonan JPS bidang
      pendidikan
    – Bagi orang terlantar yang tidak mampu memenuhi persyaratan di atas dalam jaminan
      JPS bidang sosial, agar melampirkan surat keterangan dari kepolisian atau PPK
  2. Permohonan JPS disampaikan ke Dinas Sosial Paling lama 14 (empat belas) hari kerja, Permohonan JPS TIDAK DITERIMA apabila pengajuan melampaui jangka waktu
  3. Berkas permohonan yang lengkap dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikator yang ditunjuk à disetujui atau ditolak
  4. Dinas Sosial menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan JPS kepada pemohon
  5. Proses penyelesaian permohonan JPS dan penyampaian kepada pemohon dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar
PENYERAHAN JPS
  1. Penyerahan JPS dilakukan oleh Dinas Sosial
  2. JPS harus diambil oleh pemohon paling lama 5 hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan
  3. JPS yang tidak diambil pemohon sampai batas waktu akan dikembalikan ke kas daerah
 untuk contoh blangko permohonan JPS dapat dilihat disini :

form JPS

Artikel : MENGHINDARI PERCERAIAN

MENGHINDARI PERCERAIAN
(Seri Ketahanan Keluarga)
Oleh : Nasrodin Sugiyanto, S.Ag, M.Si
Disampaikan dalam Penyuluhan Keluarga Sakinah di Balai Desa Tridadi, Sleman

 

Pernikahan adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW yang akan mendapat pahala jika kita melakukannya. Sebaliknya bila kita memutuskan untuk mengakhiri pernikahan maka perceraian sendiri adalah suatu hal yang halal untuk dilakukan. Jikalau sepasang suami istri melakukan perceraian, itu akan menggoncangkan ‘Arsy sebegitu dahsyatnya. Oleh karena hal tersebut, Allah membenci perceraian, meski telah dikatakan bahwa hal ini adalah halal. Jagalah keutuhan keluarga.

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan (seperti rumah, mobil, perabotan atauk kontrak), dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban anak-anak mereka. Banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat diminta maju pengadilan.

Gejala rusaknya sebuah keluarga bisa ditengarai antara lain :

  1. Sering terjadi percekcokan/ pertengkaran
  2. Suami atau istri pergi tanpa berita
  3. Suami atau istri tidak tidur di rumah sendiri
  4. Suami atau istri selingkuh
  5. Suami atau istri sering curhat pada orang lain tentang kejelekan pasangannya
  6. Suami atau istri melakukan kegiatan di luar tanpa diketahui pasangannya

Untuk mensikapi hal-hal di atas ada tiga tindakan :

  1. Mendatangi rumahnya bertemu keduanya dan bantu cari solusi persoalannya
  2. Memanggil keduanya ke kantor dan bantu cari solusi persoalannya
  3. Melaporkan ke pihak yang bisa membantu menangani persoalannya

Diantara hal-hal yang kita kaji dari sebuah keluarga adalah kenapa gejala-gejala perceraian itu terjadi. Ada yang tidak beres dalam keluarga itu dan harus diperbaiki. Harus dicek dan diingatkan kembali tentang niat dan tujuan pernikahan mereka, kepastian hukum pernikahan mereka, kematangan jiwa dan raga mereka, dasar keagamaan dan pendidikan mereka, pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri.

  1. Niat dan Tujuan

Tidak punya tujuan karena terpaksa atau dipaksa menikah, karena hamil, dijodohkan. Tujuan yang salah. Ingin menyakiti atau menyengsarakan, membuat penderitaan karena balas dendam. Menikah hanya sementara untuk mencari kesenangan sesaat.

  1. Kepastian Hukum

Dalam prakteknya kita sering menerima konsultasi keluarga yang meskipun telah lama hidup bersama dan beranak pinak, ternyata mereka tidak dicatatkan pernikahannya secara peraturan yang berlaku. Salah satu pihak berbuat semaunya tanpa rasa takut akan hukuman.

  1. Kematangan Jiwa dan Raga

Pernikahan pada usia dini dan bawah umur sangat rentan perceraian karena kematangan jiwa dan sikap mental yangmasih rendah. Mereka masih memuja kesenangan tanpa bisa menghadapi persoalan dalam kehidupan keluarga mereka.

  1. Hak dan Kewajiban Suami Istri
  • Suami tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan belanja keluarga.
  • Suami atau istri terlalu menghamburkan keluarga.
  • Suami atau istri tidak memberikan pelayanan kebutuhan biologis.
  • Suami tidak memberikan perlindungan, bimbingan, pendidikan agama dan teladan yang baik.
  • Istri menuntut pemberian nafkah di luar kemampuan suami.
  • Istri tidak taat berbakti kepada suami lahir dan batin.
  • Istri tidak bisa mengatur urusan rumah tangga dengan baik.

Bila kita telah mengetahui hasil kajian terhadap persoalan pokok dari keluarga maka dilakukan tindak lanjut untuk menyelesaikannya. Dengan melihat apa persoalannya, bila niat dan tujuan yang salah maka harus diprogram ulang. Bila tentang kepastian hukum bantu supaya ada kepastian hukum. Bila kematangan jiwa rendah maka diberikan pencerahan pendidikan dan pelatihan. Bila tentang hak dan kewajiban suami-istri maka perlu difahamkan dan dilaksanakan.

Kita harus bekerja pada fase-fasenya, yaitu sebelum masuk membentuk bahtera keluarga dan sesudah membangun dan melestarikan keluarga. Fase sebelum pembentukan keluarga adalah pembinaan kepada usia remaja dan usia menikah tentang keluarga dan persoalannya. Fase setelah terbentuk keluarga adalah pembinaan pendidikan dan pelatihan, konsultasi dan penasehatan perkawinan dan keluarga.

Kita bertindak dan berperan bisa sebagai tim khusus atau di luar tim, sesuai dengan profesi dan kedudukan kita masing-masing. Sebagai kepala keluarga kita bina dan jaga keluarga kita. Jadilah idola dan teladan buat anak-anak kita. Tanamkan kedekatan kepada Tuhannya. Tanamkan sopan santun budi pekerti dan akhlak mulia pada mereka. Sambungkan anak-anak kita kepada saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya baik dari keluarga bapaknya atau keluarga ibunya.

Sebagai tokoh masyarakat kita membina dan membimbing masyarakat dengan menjadi anggota masyarakat yang baik. Jadilah panutan buat masyarakat. Lindungi dan lestarikan kegiatan dan forum silaturhami di masyarakat yang bertujuan membangun kehidupan yang baik, kehidupan yang damai sejuk aman dan tentram.

Sebagai pegawai dan pejabat kita buat keputusan dan kebijakan dalam rangka pembinaan dan perlindungan masyarakat. Membuat mengawal dan melaksanakan aturan dan kebijakan sesuai kapasitas kita masing-masing. Maka muncullah pembinaan pra nikah (Suscatin), pembinaan keluarga sakinah (ada KST, DBKS), bimbingan pelestarian perkawinan dan keluarga (BP4).

Adapun kapasitas kita nilai terbesar adalah apa usaha kita untuk bisa berperan dan berpartisipasi membantu menjaga keutuhan sebuah keluarga yang bahagia dunia akherat.

 

Penyuluhan Takmir Masjid

takmir masjid

Selama tiga hari, yaitu tanggal 26, 27, dan 31 Januari 2017 Kecamatan Sleman bekerjasama dengan KUA Sleman dan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Sleman melaksanakan kegiatan Penyuluhan Takmir Masjid yang dilaksanakan di 5 Desa se-Kecamatan Sleman.

Penyuluhan Takmir Masjid ini bertujuan untuk memperkuat peran serta takmir masjid ke dalam urusan keummatan, yaitu tidak hanya permasalahan yang berhubungan dengan internal masjid saja, namun Takmir Masjid diharapkan untuk dapat menyelami kondisi sosial kemasyarakatan di lingkungannya. Kondisi sosial kemasyarakatan dalam artian ini sangat luas dan kompleks, semisal kondisi sosial-ekonomi, kondisi keharmonisan rumah tangga, kondisi interaksi sosialnya, kondisi kesehatan, dll. Sehingga tidak hanya Takmir Masjid terfokus pada kegiatan di masjid saja seperti selama ini.

Takmir masjid diberikan berbagai macam materi yang berkaitan dengan kemasyarakatan, baik Upaya pelestarian perkawinan; Upaya membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, maupun Peran dan fungsi sebagai takmir masjid itu sendiri.

Secara garis besar kegiatan dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut :

No
Acara
Pelaksana
1
Sambutan Selamat Datang
Kepala Desa
2
Sambutan dan Pengarahan
Camat
3
Materi : Model Penyelesaian Masalah Keluarga
BP4 Kec. Sleman
4
Materi : Peran Takmir Masjid Dalam Menyelesaikan Problem Keumatan
KUA Kec. Sleman
5
Pembentukan Forum Takmir Masjid Tingkat Desa
KUA Kec. Sleman

Berikut ini adalah jadwal kegiatan Penyuluhan Takmir Masjid :

No
Hari, Tanggal
Tempat
Penceramah
1
Kamis, 26 Januari 2017
Balai Desa Triharjo
1.     H. Agus Nurdin
2.     Drs. H. Sukirman, MA
2
Kamis, 26 Januari 2017
Balai Desa Caturharjo
1.     H. Zurqoni, SE
2.     Drs. H. Sukirman, MA
3
Jumat, 27 Januari 2017
Balai Desa Trimulyo
1.     Dr. Hj. Sumarni, M.Si
2.     Drs. H. Sukirman, MA
4
Selasa, 31 Januari 2017
Balai Desa Tridadi
1.     Nasroddin Sugiyanto, S.Ag, M.Si
2.     Drs. H. Sukirman, MA
5
Selasa, 31 Januari 2017
Balai Desa Pandowoharjo
1.     KH. R. Sukidi Cakrasuwignya

2.     Drs. H. Sukirman, MA

Dalam kegiatan ini juga diserahkan kotak infaq dari BAZNAS Kabupaten Sleman kepada masing-masing desa yang dapat digunakan untuk menghimpun dana masyarakat yang ingin memberikan infaq maupun sodaqoh. Kota infaq ini nantinya akan dipasang di bagian Pelayanan Umum masing-masing Desa dimana masyarakat banyak memanfaatkan waktunya disana.

Sebagai rencana tindak lanjut, Takmir Masjid di masing-masing desa diarahkan untuk membentuk Forum Komunikasi Takmir Masjid yang disahkan oleh Kepala Desa. Pembentukan forum tersebut juga sebagai pendukung SK Camat Sleman Nomor : 81 /Kep Camat / 2016 Tanggal 15 November 2016, Tentang Pembentukan Forum Silaturahmi Takmir Masjid Kecamatan Sleman. Nantinya Forum Takmir Masjid akan mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. Melakukan koordinasi dengan kelompok paguyuban warga yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan Forum Silaturahim Takmir Masjid.
  2. Melaksanakan pembinaan secara spesifik dan menyeluruh sesuai dengan bidang masing-masing.
  3. Menyusun program kegiatan dalam rangka perwujudan Silaturahim Takmir Masjid.
  4. Melaksanakan program kegiatan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

Pembayaran PKH Tahap IV

PKH

Kemarin (Selasa, 31/1/2017) bertempat di Pendopo Kecamatan Sleman dilaksanakan Pembayaran PKH Tahap IV Tahun 2016 bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Kegiatan ini berlangsung berkat kerjasama antara Pendamping PKH Kecamatan Sleman dengan Bank BTN. Kegiatan berlangsung mulai pukul 08.00 s/d 15.00 WIB, meliputi pembagian KPM untuk masyarakat di 5 Desa.

Alokasi pembagian sebagai berikut :

Desa
Jumlah KPM
Alokasi Bantuan
Caturharjo
112
Rp 37.050.000,-
Triharjo
109
Rp 33.400.000,-
Pandowoharjo
64
Rp 22.700.000,-
Trimulyo
78
Rp 26.425.000,-
Tridadi
50
Rp 15.300.000,-
Total
413
Rp 134.875.000,-