Strategi Penanggulangan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Logistik adalah segala sesuatu yang berujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri atas sandang, pangan dan papan atau turunannya. Termasuk dalam kategori logistik adalah barang yang habis pakai atau dikonsumsi, misalnya: sembako (sembilan bahan pokok), obat obatan, pakaian dan kelengkapannya, air, tenda, jas tidur dan sebagainya.

 Prinsip Penanggulangan Bencana :

  • Pengurangan Total Risiko Pada Aset Penghidupan
  • Prinsip Kehati-Hatian Pada Setiap Tahapan
  • Diterapkan Secara Utuh, Terpadu Dan Berlanjut
  • Berorientasi Pada Komunitas

Manajemen Bencana :

Seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana. Dirancang untuk memberikan kerangka kerja bagi orang-perorangan atau komunitas yang berisiko terkena bencana untuk menghindari, mengendalikan risiko, mengurangi, menanggulangi maupun memulihkan diri dari dampak bencana

Mitigasi :

Upaya yang dilakukan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana

Bentuk Mitigasi :

  • mitigasi struktural (membuat bangunan tahan gempa, penahan air laut, tanggul sungai dll.)
  • mitigasi non struktural (peraturan, tataruang, pelatihan dan penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah

Kesiapsiagaan :

Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana, melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat, efektif dan siap siaga. Misalnya : Penyiapan sarana komunikasi, pos komando dan penyiapan lokasi evakuasi, pusat informasi, pemasangan alat peringatan dini.

Peringatan Dini :

Upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi.

Pemberian Peringatan Dini Harus :

  • Menjangkau Masyarakat (Accesible)
  • Segera (Immediate)
  • Tegas Tidak Membingungkan (Coherent)
  • Bersifat Resmi (Official)

Tanggap Darurat :

Upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana, untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian serta memberikan bantuan darurat (pangan, sandang, papan, kesehatan, air & sanitasi).

Pemulihan :

Proses pemulihan kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Pemulihan dilakukan dengan cara merehabilitasi dan merekontruksi. Contoh upaya yang dilakukan adalah : memperbaiki prasarana dan pelayanan dasar (jalan, listrik, air bersih, pasar puskesmas, dll).

Rehabilitasi:  Upaya langkah yang diambil setelah kejadian bencana untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial penting, dan menghidupkan kembali roda perekonomian.

Rekonstruksi: Program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan kembali aset fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan  kehidupan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya

Klaster Utama Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Bencana

  • Klaster Logistik dan Dapur Umum
  • Klaster Shelter dan Penanganan Pengungsi
  • Klaster Psikososial
  • Klaster Pendamping Sosial

Bantuan Bagi Korban Bencana

  1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
    • Permakanan (beras, lauk pauk, makanan siap saji, mie instan, makanan tambahan, droping air bersih)
    • Sandang (pakaian, selimut, sarung)
    • Papan (bahan bangunan rumah, tenda gulung/ terpal)
  2. Perlindungan Sosial
    • Biaya Jaminan Hidup
    • Santunan Kematian
    • Pemulangan dan Pemakaman Orang Terlantar
    • Bantuan Usaha Ekonomi Produktif

POSKO TAGANA DIY

  • Posko TAGANA DIY di Jalan Menur 6, Baciro, Yk (Telp dan Faks 0274-550554)
  • Posko TAGANA GK di Komplek Kampus UGK (Telp. 0274 392003)
  • Posko TAGANA Bantul di Komplek Dinsos Bantul
  • Posko TAGANA Kota Yk di Jalan Batikan, Umbulharjo, Yk
  • Posko TAGANA KP di Komplek Dinsos KP (Telp.0274-774972)
  • Posko TAGANA Sleman di Beran (Telp. 085101618762)

ALUR PERMINTAAN BANTUAN BENCANA ALAM

mekanisme bantuan beras

Profil LK3 Melati

family-1266188_1280

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) merupakan salah satu wahana penanganan masalah sosial psikologis keluarga yang mengedepankan pendekatan pekerjaan sosial dalam proses pelayanannya dan dukungan dari disiplin ilmu yang terkait. Pelayanan yang diberikan oleh LK3 antara lain pemberian informasi, konsultasi, konseling, advokasi secara profesional, serta merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalah secara lebih intensif. Sejalan dengan makin kompleksnya permasalahan keluarga ini, maka diperlukan mekanisme penanganan masalah yang lebih dekat dengan kelompok sasaran.

Salah satu lembaga yang bergerak pada bidang konsultasi kesejahteraan keluarga yang berjalan aktif di Kecamatan Sleman adalah LK3 Melati. Berikut kami tampilkan profil dari LK3 Melati :

Nama Lembaga
:
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)  ‘Melati” Sleman berbasis masyarakat.
Alamat Kantor
:
Beteng RT 01 RW 12, Tridadi, Sleman
Struktur Organisasi
:
Pembina
:
1.       Dinas Sosial DIY
2.       Dinas Sosial Kabupaten Sleman
Penanggungjawab
:
Kuswati
Ketua
:
Mardjono
Sekretaris
:
Supriyati, S.Pd
Bendahara
:
Afief Noor Fauzia, S.Si
Psikolog
:
Puskesmas Sleman
Pekerja Sosial
:
Fitri Yulianti, S.Sos
TKSK
:
Rulli Dwi Saputri
Relawan
:
1.       Darmini
2.       Sriyati
3.       Siam Kurniasih
Tim Profesi
:
1.       A. latif
2.       Sukirno
Tokoh Agama
:
Drs. R. Suprapto
Jenis Kegiatan
:
a.       Melayani konsultasi keluarga, meliputi :
Penelantaran, Kenakalan/ Kriminal, Pemerkosaan/Pelecehan Seksual, KDRT, Masalah Ekonomi, Kesehatan, Narkoba, Eks Napi, dll.
b.      Kegiatan Teknis meliputi :
Melayani konsultasi harian baik klien lama maupun klien baru baik di kantor maupun jemput bola; Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait apabila LK3 tidak mampu menyelesaikan kasus yang dihadapi; Rapat pengurus rutin; Pembahasan kasus/ case conference; Melakukan home visit; Mengikutsertakan klien pada program Askesos.
Waktu dan Tempat Konsultasi
a.       Waktu :
Hari Senin s/d Sabtu jam 08.00 s/d 13.00 WIB
b.      Jadwal Petugas :
–          Senin : Mardjono, Darmini
–          Selasa : Kuswati, Afif Noor Fauzia, S.Si
–          Rabu : Drs. R. Suprapto, Sriyati
–          Kamis : Rully Dwi Saputri, Kuswati
–          Jumat : Fitri Yulianti, S.Sos, Darmini
–          Sabtu : Supriyati, Siam Kurniasih
c.       Tempat :
Kantor LK3 Beteng RT 01 RW 12, Tridadi, Sleman

 

Instruksi Gubernur DIY No. 5 Tahun 1997 Tentang GPPA

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 128 / 44 A Tahun 1982, telah memerintahkan untuk meningkatkan upaya baca tulis Al Qur’an dalam rangka pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Al Qur’an dalam kehidupan sehari-hari bagi umat Islam. Untuk mengintensifkan usaha pemahaman dan pengamalan isi kandungan Al Qur’an tersebut, Gubernur DIY telah mengeluarkan Instruksi No. 5 Tahun 1997 tentang Gerakan Pemahaman dan Pengamalan Isi Kandungan Al Qur’an (GPPA) bagi umat Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta.

  1. Proses Lahirnya Instruksi Gubernur DIY No. 5 Tahun 1997

Secara singkat sebagai berikut :

  1. MTQ, STQ, TKA, TPA yang berkembang di masyarakat asih fokus kepada membaca Al Qur’an, belum sampai pada pemahaman dan pengamalannya.
  2. Pada pembukaan MTQ Tingkat Propinsi DIY pada Maret 1997, di Wates, Gubernur DIY mencanangkan adanya Gerakan Pemahaman dan Pengamalan Isi Kandungan Al Qur’an (GPPA).
  3. Mengacu dan mendasarkan pencanangan GPPA tersebut, maka Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Kanwil Departemen Agama Propinsi melakukan lobby dan pendekatan kepada Pemda DIY untuk dapat mengeluarkan Instruksi Gubernur sebagai tindak lanjut pidato pembukaan Gubernur pada pembukaan MTQ, 4 Maret 1997 di Wates Kulon Progo. Akhirnya lahirlah Instruksi Gubernur DIY No. 5 Tahun 1997.

  1. Isi Instruksi Gubernur DIY No. 5 Tahun 1997

Instruksi tersebut ditujukan kepada :

  1. Kepala Kanwil Dep. Agama Prop. DIY untuk menyusun program dan petunjuk pelaksanaan GPPA bagi umat Islam di DIY.
  2. Kepada Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se propinsi DIY untuk :
  3. Memerintahkan kepada Camat/Kepala Desa/Keurahan di wilayahnya masing-masing untuk :
  • Membentuk Majelis Pengajian Al Qur’an (MPA) dan Majelis Bimbingan Ibadah (MBI) yang dapat menjangkau seluruh umat Islam yang ada di wilayahnya.
  • Membina Majelis Pengajian Al Qur’an dan Majelis Bimbingan Ibadah tersebut sehingga dapat melaksanakan program Gerakan Pemahaman dan Pengamalan Isi Kandungan Al Qur’an.
  1. Mengkoordinasikan pelaksanaan program Gerakan Pemahaman dan Pengamalan Isi Kandungan Al Qur’an dengan lembaga dan instansi terkait.
  2. Melaporkan pelaksanaan instruksi ini kepada Gubernur DIY.

  1. Program GPPA : Program MUI DIY

Pada akhir tahun 2005 dan diteruskan pada awal 2006, dengan prakarsa MUI DIY mencoba mengangkat Instruksi Gubernur ini, dengan mengajukan alokasi anggaran dari APBD Propinsi DIY, dengan menetapkan strategi GPPA sebagai berikut :

  1. Pelaksanaan program GPPA, tersebut berpangkalan/ berbasis di masjid dan keluarga, yang bersifat bottom up (tumbuh dari bawah) dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  2. Pendataan jumlah masjid yang ada di masing-masing wilayah (Propinsi, Kab/Kota, Kecamatan dan Desa).
  3. Pendataan lingkungan masjid menjadi suatu “Peta Dakwah Wilayah Masjid”
  4. Menghimpun kader masjid, sebagai Jamaah Inti Masjid sebanyak 10-20 orang, yang diharapkan menjadi umat pilihan (Khairu Ummah), sebagaimana tersebut dalam Surat Ali Imran : 110), sebagai Majelis Pengajian Al Qur’an (MPA) dan Majelis Bimbingan Ibadah (MBI) yang bertugas memahami, meghayati, mengamalkan dan mendakwahkan isi kandungan Al Qur’an kepada masyarakat beriman dan bertaqwa atau masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
  5. Setiap keluarga/rumah tabngga muslim, dimantapkan statusnya dengan dipasangi stiker “keluarga Muslim, Baity Jannaty” sebagai usaha pemagaran/ perlindungan kepada setiap keluarga muslim untuk tidak diusik oleh umat beragama lain.
  6. Kegiatan penunjang yang bersifat top down (perencanaan dan kegiatan dari atas) dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  7. Menentukan jenis program kegiatan untuk pelaksanaan GPPA ini meliputi :
  • Pembinaan organisasi pelaksanaan dan pengendali
  • Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan dan pelatihan
  • Pelatihan pelatih (TOT), yang diharapkan hasilnya dapat melatih ustadz/ustadzah dan dai/daiyah yang ada di setiap masjid
  • Pelatihan ustadz/ustadzah atau dai/daiyah
  • Kegiatan operasional GPPA kepada masyarakat lingkungan masjid oleh ustadz/ustadzah dan dai/daiyah
  1. Pembentukan organisasi pelaksana dan pengendali yang berupa “Jaringan Kerja Pelaksana Program GPPA” di Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa, yang terdiri atas gabungan unsur Pemerintah dan Lembaga Swadaya masyarakat.
  2. Mengusahakan dana operasional dari APBD Propinsi maupun Kabupaten/ Kota setiap tahun anggaran, sesuai dengan kemampuan yang ada untuk membiayai 5 program tersebut. Alokasi anggaran APBD Kabupaten/ Kota diharapkan untuk mebiayai kegiatan operasional GPPA kepada masyarakat lingkungan masjid oleh ustadz/ ustadzah dan dai/daiyah
  3. Penetapan program prioritas pelaksanaan Instruksi Gubernur DI Yogyakarta tentang GPPA “Gerakan Dakwah Berbasis Masjid dan keluarga, membina akhlakul karimah, mencegah kemaksiyatan dan paham menyesatkan, membangun masyarakat madani beriman dan bertaqwa”. Program GPPA ini kemudian dalam Musda MUI VI MUI DIY tahun 2006 ditetapkan sebagai program unggulan MUI DI Yogyakarta, yang selanjutnya selalu menjadi tema setiap Rakerda MUI setiap tahun, karena program tersebut sangat komprehensif/ menyeluruh baik (1) pelaksana (2) metode (3) sasaran (4) media dan (5) tujuan akhir yang akan diwujudkan

Ayo Manfaatkan JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS)

Jaring Pengaman Sosial (JPS) adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Sleman dengan status sosial ekonomi sebagai keluarga miskin dan/atau rentan miskin serta keterlantaran di Kabupaten Sleman.
Dasar Hukum
  • UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
  • PERPRES No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
  • PERBUP Sleman No. 32.1 Tahun 2015 tentang Hibah dan Bantuan Sosial
JPS Diperuntukkan bagi :
  1. Keluarga miskin dan/atau rentan miskin yang tidak tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin.
  2. Peserta jaminan Kesehatan Daerah yang belum bisa diintegrasikan dalam program Jaminan kesehatan Nasional BPJS.
  3. Tidak memiliki tabungan atau barang berharga atau barang modal lainnya, dan/atau
  4. Dinyatakan memenuhi kriteria oleh Tim Verifikator.
Ruang Lingkup Pelayanan JPS :
  1. Bidang Kesehatan
  2. Bidang Pendidikan
  3. Bidang Sosial
JPS Bidang Kesehatan
  1. Untuk penduduk miskin dan/atau rentan miskin yang sakit dan menjalani rawat jalan dengan tindakan, rawat inap, dan persalinan di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang tidak tercantum dalam daftar peserta asuransi kesehatan dan termasuk pembayaran premi Jaminan Kesehatan Nasional BPJS kelas III slama 1 (satu) tahun
  2. Untuk bayi baru lahir dari ibu peserta Penerima Bantuan iuran Daerah untuk didaftarkan ke BPJS kelas III selama 1 (satu) tahun dan
  3. Untuk korban tindak kekerasan dalam rangka pembuatan visum untuk pembuktian hukum
  4. Besaran bantuan JPS di bidang kesehatan paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) termasuk biaya pendaftaran ke BPJS kesehatan
JPS Bidang Pendidikan
  1. Diperuntukkan bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin dan/atau rentan miskin yang mengalami masalah terhadap biaya pendidikan di sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang belum tercantum dalam daftar peserta jaminan pendidikan
  2. Besaran JPS di bidang pendidikan paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
JPS Bidang Sosial
  1. Orang terlantar yang kehabisan bekal, kecopetan, kehilangan barang dan uang, dan/atau penyandang disabilitas berat yang belum masuk daftar penerima Asistensi Sosial Orang dengan Kedisabilitasan Berat dari APBN, Jaminan Sosial dan/atau biaya pemakaman orang terlantar di daerah
  2. Lanjut usia terlantar di Daerah yang belum masuk daftar penerima program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar dari APBN dan/atau Bansos Lanjut Usia Rentan Sosial Ekonomi dari APBN
  3. Besaran Pemberian JPS Bidang Sosial
    – Ketelantaran yaitu pengemis, gelandangan dan/atau orang terlantar penduduk
      Daerah dan/atau luar Daerah paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    – Disabilitas berat paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 6 bulan
      diberikan setiap 3 bulan sekali;
    – Lanjut usia terlantar paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama 6
      bulan diberikan 3 bulan sekali;
    – Biaya pemakaman bagi orang terlantar paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta
      rupiah)
MEKANISME PERMOHONAN JPS
  1. Permohonan JPS disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati u.p Kepala Dinas Sosial dengan dilampiri :
    – Foto kopi KTP dan KK pemohon
    – Surat keterangan miskin atau rentan miskin dari Kepala Desa diketahui oleh Camat
    – Bukti Pembayaran asli atau rincian pembayaran asli dari PPK bagi yang mengajukan
      permohonan JPS kesehatan
    – Bukti tagihan asli dari sekolah bagi yang mengajukan permohonan JPS bidang
      pendidikan
    – Bagi orang terlantar yang tidak mampu memenuhi persyaratan di atas dalam jaminan
      JPS bidang sosial, agar melampirkan surat keterangan dari kepolisian atau PPK
  2. Permohonan JPS disampaikan ke Dinas Sosial Paling lama 14 (empat belas) hari kerja, Permohonan JPS TIDAK DITERIMA apabila pengajuan melampaui jangka waktu
  3. Berkas permohonan yang lengkap dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikator yang ditunjuk à disetujui atau ditolak
  4. Dinas Sosial menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan JPS kepada pemohon
  5. Proses penyelesaian permohonan JPS dan penyampaian kepada pemohon dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar
PENYERAHAN JPS
  1. Penyerahan JPS dilakukan oleh Dinas Sosial
  2. JPS harus diambil oleh pemohon paling lama 5 hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan
  3. JPS yang tidak diambil pemohon sampai batas waktu akan dikembalikan ke kas daerah
 untuk contoh blangko permohonan JPS dapat dilihat disini :

form JPS