Gelar PAUD Kecamatan Sleman

gelar paud

Ratusan Anak PAUD memadati Pendopo Kecamatan Sleman pada hari Minggu kemarin (5/3) dalam kegiatan Gelar Bersama PAUD se-Kecamatan Sleman. Kegiatan ini merupakan kerjasama anatara HIMPAUDI Kecamatan Sleman bersama dengan Pemerintah Kecamatan Sleman, dimana dalam kegiatan sehari tersebut diselenggarakan beberapa lomba baik untuk anak didik maupun pendidik PAUD.

Lomba yang diselenggarakan bagi Anak Didik PAUD yaitu :

  1. Lomba Menyanyi
  2. Lomba Lari Bola
  3. Lomba Melukis

Sedangkan lomba yang diselenggarakan bagi Pendidik PAUD yaitu :

  1. Fashion Show
  2. Geguritan

Rangkaian acara diawali dengan pembukaan oleh Camat Sleman dilanjutkan dengan gelaran lomba dipandu oleh para pengurus HIMPAUDI. Lomba mengambil di beberapa ruangan Kecamatan Sleman, sehingga dapat selesai sesuai rencana awal yaitu sebelum waktu sholat dhuhur.

Kegiatan semacam ini merupakan hal yang positif bagi para pengurus PAUD karena dapat merekatkan silaturahim diantara anak didik maupun para pendidik PAUD.

Strategi Penanggulangan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Logistik adalah segala sesuatu yang berujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri atas sandang, pangan dan papan atau turunannya. Termasuk dalam kategori logistik adalah barang yang habis pakai atau dikonsumsi, misalnya: sembako (sembilan bahan pokok), obat obatan, pakaian dan kelengkapannya, air, tenda, jas tidur dan sebagainya.

 Prinsip Penanggulangan Bencana :

  • Pengurangan Total Risiko Pada Aset Penghidupan
  • Prinsip Kehati-Hatian Pada Setiap Tahapan
  • Diterapkan Secara Utuh, Terpadu Dan Berlanjut
  • Berorientasi Pada Komunitas

Manajemen Bencana :

Seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana. Dirancang untuk memberikan kerangka kerja bagi orang-perorangan atau komunitas yang berisiko terkena bencana untuk menghindari, mengendalikan risiko, mengurangi, menanggulangi maupun memulihkan diri dari dampak bencana

Mitigasi :

Upaya yang dilakukan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana

Bentuk Mitigasi :

  • mitigasi struktural (membuat bangunan tahan gempa, penahan air laut, tanggul sungai dll.)
  • mitigasi non struktural (peraturan, tataruang, pelatihan dan penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah

Kesiapsiagaan :

Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana, melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat, efektif dan siap siaga. Misalnya : Penyiapan sarana komunikasi, pos komando dan penyiapan lokasi evakuasi, pusat informasi, pemasangan alat peringatan dini.

Peringatan Dini :

Upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi.

Pemberian Peringatan Dini Harus :

  • Menjangkau Masyarakat (Accesible)
  • Segera (Immediate)
  • Tegas Tidak Membingungkan (Coherent)
  • Bersifat Resmi (Official)

Tanggap Darurat :

Upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana, untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian serta memberikan bantuan darurat (pangan, sandang, papan, kesehatan, air & sanitasi).

Pemulihan :

Proses pemulihan kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Pemulihan dilakukan dengan cara merehabilitasi dan merekontruksi. Contoh upaya yang dilakukan adalah : memperbaiki prasarana dan pelayanan dasar (jalan, listrik, air bersih, pasar puskesmas, dll).

Rehabilitasi:  Upaya langkah yang diambil setelah kejadian bencana untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial penting, dan menghidupkan kembali roda perekonomian.

Rekonstruksi: Program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan kembali aset fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan  kehidupan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya

Klaster Utama Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Bencana

  • Klaster Logistik dan Dapur Umum
  • Klaster Shelter dan Penanganan Pengungsi
  • Klaster Psikososial
  • Klaster Pendamping Sosial

Bantuan Bagi Korban Bencana

  1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
    • Permakanan (beras, lauk pauk, makanan siap saji, mie instan, makanan tambahan, droping air bersih)
    • Sandang (pakaian, selimut, sarung)
    • Papan (bahan bangunan rumah, tenda gulung/ terpal)
  2. Perlindungan Sosial
    • Biaya Jaminan Hidup
    • Santunan Kematian
    • Pemulangan dan Pemakaman Orang Terlantar
    • Bantuan Usaha Ekonomi Produktif

POSKO TAGANA DIY

  • Posko TAGANA DIY di Jalan Menur 6, Baciro, Yk (Telp dan Faks 0274-550554)
  • Posko TAGANA GK di Komplek Kampus UGK (Telp. 0274 392003)
  • Posko TAGANA Bantul di Komplek Dinsos Bantul
  • Posko TAGANA Kota Yk di Jalan Batikan, Umbulharjo, Yk
  • Posko TAGANA KP di Komplek Dinsos KP (Telp.0274-774972)
  • Posko TAGANA Sleman di Beran (Telp. 085101618762)

ALUR PERMINTAAN BANTUAN BENCANA ALAM

mekanisme bantuan beras

Profil LK3 Melati

family-1266188_1280

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) merupakan salah satu wahana penanganan masalah sosial psikologis keluarga yang mengedepankan pendekatan pekerjaan sosial dalam proses pelayanannya dan dukungan dari disiplin ilmu yang terkait. Pelayanan yang diberikan oleh LK3 antara lain pemberian informasi, konsultasi, konseling, advokasi secara profesional, serta merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalah secara lebih intensif. Sejalan dengan makin kompleksnya permasalahan keluarga ini, maka diperlukan mekanisme penanganan masalah yang lebih dekat dengan kelompok sasaran.

Salah satu lembaga yang bergerak pada bidang konsultasi kesejahteraan keluarga yang berjalan aktif di Kecamatan Sleman adalah LK3 Melati. Berikut kami tampilkan profil dari LK3 Melati :

Nama Lembaga
:
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)  ‘Melati” Sleman berbasis masyarakat.
Alamat Kantor
:
Beteng RT 01 RW 12, Tridadi, Sleman
Struktur Organisasi
:
Pembina
:
1.       Dinas Sosial DIY
2.       Dinas Sosial Kabupaten Sleman
Penanggungjawab
:
Kuswati
Ketua
:
Mardjono
Sekretaris
:
Supriyati, S.Pd
Bendahara
:
Afief Noor Fauzia, S.Si
Psikolog
:
Puskesmas Sleman
Pekerja Sosial
:
Fitri Yulianti, S.Sos
TKSK
:
Rulli Dwi Saputri
Relawan
:
1.       Darmini
2.       Sriyati
3.       Siam Kurniasih
Tim Profesi
:
1.       A. latif
2.       Sukirno
Tokoh Agama
:
Drs. R. Suprapto
Jenis Kegiatan
:
a.       Melayani konsultasi keluarga, meliputi :
Penelantaran, Kenakalan/ Kriminal, Pemerkosaan/Pelecehan Seksual, KDRT, Masalah Ekonomi, Kesehatan, Narkoba, Eks Napi, dll.
b.      Kegiatan Teknis meliputi :
Melayani konsultasi harian baik klien lama maupun klien baru baik di kantor maupun jemput bola; Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait apabila LK3 tidak mampu menyelesaikan kasus yang dihadapi; Rapat pengurus rutin; Pembahasan kasus/ case conference; Melakukan home visit; Mengikutsertakan klien pada program Askesos.
Waktu dan Tempat Konsultasi
a.       Waktu :
Hari Senin s/d Sabtu jam 08.00 s/d 13.00 WIB
b.      Jadwal Petugas :
–          Senin : Mardjono, Darmini
–          Selasa : Kuswati, Afif Noor Fauzia, S.Si
–          Rabu : Drs. R. Suprapto, Sriyati
–          Kamis : Rully Dwi Saputri, Kuswati
–          Jumat : Fitri Yulianti, S.Sos, Darmini
–          Sabtu : Supriyati, Siam Kurniasih
c.       Tempat :
Kantor LK3 Beteng RT 01 RW 12, Tridadi, Sleman

 

Instruksi Gubernur DIY No. 5 Tahun 1997 Tentang GPPA

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 128 / 44 A Tahun 1982, telah memerintahkan untuk meningkatkan upaya baca tulis Al Qur’an dalam rangka pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Al Qur’an dalam kehidupan sehari-hari bagi umat Islam. Untuk mengintensifkan usaha pemahaman dan pengamalan isi kandungan Al Qur’an tersebut, Gubernur DIY telah mengeluarkan Instruksi No. 5 Tahun 1997 tentang Gerakan Pemahaman dan Pengamalan Isi Kandungan Al Qur’an (GPPA) bagi umat Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta.

  1. Proses Lahirnya Instruksi Gubernur DIY No. 5 Tahun 1997

Secara singkat sebagai berikut :

  1. MTQ, STQ, TKA, TPA yang berkembang di masyarakat asih fokus kepada membaca Al Qur’an, belum sampai pada pemahaman dan pengamalannya.
  2. Pada pembukaan MTQ Tingkat Propinsi DIY pada Maret 1997, di Wates, Gubernur DIY mencanangkan adanya Gerakan Pemahaman dan Pengamalan Isi Kandungan Al Qur’an (GPPA).
  3. Mengacu dan mendasarkan pencanangan GPPA tersebut, maka Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Kanwil Departemen Agama Propinsi melakukan lobby dan pendekatan kepada Pemda DIY untuk dapat mengeluarkan Instruksi Gubernur sebagai tindak lanjut pidato pembukaan Gubernur pada pembukaan MTQ, 4 Maret 1997 di Wates Kulon Progo. Akhirnya lahirlah Instruksi Gubernur DIY No. 5 Tahun 1997.

  1. Isi Instruksi Gubernur DIY No. 5 Tahun 1997

Instruksi tersebut ditujukan kepada :

  1. Kepala Kanwil Dep. Agama Prop. DIY untuk menyusun program dan petunjuk pelaksanaan GPPA bagi umat Islam di DIY.
  2. Kepada Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se propinsi DIY untuk :
  3. Memerintahkan kepada Camat/Kepala Desa/Keurahan di wilayahnya masing-masing untuk :
  • Membentuk Majelis Pengajian Al Qur’an (MPA) dan Majelis Bimbingan Ibadah (MBI) yang dapat menjangkau seluruh umat Islam yang ada di wilayahnya.
  • Membina Majelis Pengajian Al Qur’an dan Majelis Bimbingan Ibadah tersebut sehingga dapat melaksanakan program Gerakan Pemahaman dan Pengamalan Isi Kandungan Al Qur’an.
  1. Mengkoordinasikan pelaksanaan program Gerakan Pemahaman dan Pengamalan Isi Kandungan Al Qur’an dengan lembaga dan instansi terkait.
  2. Melaporkan pelaksanaan instruksi ini kepada Gubernur DIY.

  1. Program GPPA : Program MUI DIY

Pada akhir tahun 2005 dan diteruskan pada awal 2006, dengan prakarsa MUI DIY mencoba mengangkat Instruksi Gubernur ini, dengan mengajukan alokasi anggaran dari APBD Propinsi DIY, dengan menetapkan strategi GPPA sebagai berikut :

  1. Pelaksanaan program GPPA, tersebut berpangkalan/ berbasis di masjid dan keluarga, yang bersifat bottom up (tumbuh dari bawah) dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  2. Pendataan jumlah masjid yang ada di masing-masing wilayah (Propinsi, Kab/Kota, Kecamatan dan Desa).
  3. Pendataan lingkungan masjid menjadi suatu “Peta Dakwah Wilayah Masjid”
  4. Menghimpun kader masjid, sebagai Jamaah Inti Masjid sebanyak 10-20 orang, yang diharapkan menjadi umat pilihan (Khairu Ummah), sebagaimana tersebut dalam Surat Ali Imran : 110), sebagai Majelis Pengajian Al Qur’an (MPA) dan Majelis Bimbingan Ibadah (MBI) yang bertugas memahami, meghayati, mengamalkan dan mendakwahkan isi kandungan Al Qur’an kepada masyarakat beriman dan bertaqwa atau masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
  5. Setiap keluarga/rumah tabngga muslim, dimantapkan statusnya dengan dipasangi stiker “keluarga Muslim, Baity Jannaty” sebagai usaha pemagaran/ perlindungan kepada setiap keluarga muslim untuk tidak diusik oleh umat beragama lain.
  6. Kegiatan penunjang yang bersifat top down (perencanaan dan kegiatan dari atas) dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  7. Menentukan jenis program kegiatan untuk pelaksanaan GPPA ini meliputi :
  • Pembinaan organisasi pelaksanaan dan pengendali
  • Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan dan pelatihan
  • Pelatihan pelatih (TOT), yang diharapkan hasilnya dapat melatih ustadz/ustadzah dan dai/daiyah yang ada di setiap masjid
  • Pelatihan ustadz/ustadzah atau dai/daiyah
  • Kegiatan operasional GPPA kepada masyarakat lingkungan masjid oleh ustadz/ustadzah dan dai/daiyah
  1. Pembentukan organisasi pelaksana dan pengendali yang berupa “Jaringan Kerja Pelaksana Program GPPA” di Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa, yang terdiri atas gabungan unsur Pemerintah dan Lembaga Swadaya masyarakat.
  2. Mengusahakan dana operasional dari APBD Propinsi maupun Kabupaten/ Kota setiap tahun anggaran, sesuai dengan kemampuan yang ada untuk membiayai 5 program tersebut. Alokasi anggaran APBD Kabupaten/ Kota diharapkan untuk mebiayai kegiatan operasional GPPA kepada masyarakat lingkungan masjid oleh ustadz/ ustadzah dan dai/daiyah
  3. Penetapan program prioritas pelaksanaan Instruksi Gubernur DI Yogyakarta tentang GPPA “Gerakan Dakwah Berbasis Masjid dan keluarga, membina akhlakul karimah, mencegah kemaksiyatan dan paham menyesatkan, membangun masyarakat madani beriman dan bertaqwa”. Program GPPA ini kemudian dalam Musda MUI VI MUI DIY tahun 2006 ditetapkan sebagai program unggulan MUI DI Yogyakarta, yang selanjutnya selalu menjadi tema setiap Rakerda MUI setiap tahun, karena program tersebut sangat komprehensif/ menyeluruh baik (1) pelaksana (2) metode (3) sasaran (4) media dan (5) tujuan akhir yang akan diwujudkan

Artikel : MENGHINDARI PERCERAIAN

MENGHINDARI PERCERAIAN
(Seri Ketahanan Keluarga)
Oleh : Nasrodin Sugiyanto, S.Ag, M.Si
Disampaikan dalam Penyuluhan Keluarga Sakinah di Balai Desa Tridadi, Sleman

 

Pernikahan adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW yang akan mendapat pahala jika kita melakukannya. Sebaliknya bila kita memutuskan untuk mengakhiri pernikahan maka perceraian sendiri adalah suatu hal yang halal untuk dilakukan. Jikalau sepasang suami istri melakukan perceraian, itu akan menggoncangkan ‘Arsy sebegitu dahsyatnya. Oleh karena hal tersebut, Allah membenci perceraian, meski telah dikatakan bahwa hal ini adalah halal. Jagalah keutuhan keluarga.

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan (seperti rumah, mobil, perabotan atauk kontrak), dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban anak-anak mereka. Banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat diminta maju pengadilan.

Gejala rusaknya sebuah keluarga bisa ditengarai antara lain :

  1. Sering terjadi percekcokan/ pertengkaran
  2. Suami atau istri pergi tanpa berita
  3. Suami atau istri tidak tidur di rumah sendiri
  4. Suami atau istri selingkuh
  5. Suami atau istri sering curhat pada orang lain tentang kejelekan pasangannya
  6. Suami atau istri melakukan kegiatan di luar tanpa diketahui pasangannya

Untuk mensikapi hal-hal di atas ada tiga tindakan :

  1. Mendatangi rumahnya bertemu keduanya dan bantu cari solusi persoalannya
  2. Memanggil keduanya ke kantor dan bantu cari solusi persoalannya
  3. Melaporkan ke pihak yang bisa membantu menangani persoalannya

Diantara hal-hal yang kita kaji dari sebuah keluarga adalah kenapa gejala-gejala perceraian itu terjadi. Ada yang tidak beres dalam keluarga itu dan harus diperbaiki. Harus dicek dan diingatkan kembali tentang niat dan tujuan pernikahan mereka, kepastian hukum pernikahan mereka, kematangan jiwa dan raga mereka, dasar keagamaan dan pendidikan mereka, pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri.

  1. Niat dan Tujuan

Tidak punya tujuan karena terpaksa atau dipaksa menikah, karena hamil, dijodohkan. Tujuan yang salah. Ingin menyakiti atau menyengsarakan, membuat penderitaan karena balas dendam. Menikah hanya sementara untuk mencari kesenangan sesaat.

  1. Kepastian Hukum

Dalam prakteknya kita sering menerima konsultasi keluarga yang meskipun telah lama hidup bersama dan beranak pinak, ternyata mereka tidak dicatatkan pernikahannya secara peraturan yang berlaku. Salah satu pihak berbuat semaunya tanpa rasa takut akan hukuman.

  1. Kematangan Jiwa dan Raga

Pernikahan pada usia dini dan bawah umur sangat rentan perceraian karena kematangan jiwa dan sikap mental yangmasih rendah. Mereka masih memuja kesenangan tanpa bisa menghadapi persoalan dalam kehidupan keluarga mereka.

  1. Hak dan Kewajiban Suami Istri
  • Suami tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan belanja keluarga.
  • Suami atau istri terlalu menghamburkan keluarga.
  • Suami atau istri tidak memberikan pelayanan kebutuhan biologis.
  • Suami tidak memberikan perlindungan, bimbingan, pendidikan agama dan teladan yang baik.
  • Istri menuntut pemberian nafkah di luar kemampuan suami.
  • Istri tidak taat berbakti kepada suami lahir dan batin.
  • Istri tidak bisa mengatur urusan rumah tangga dengan baik.

Bila kita telah mengetahui hasil kajian terhadap persoalan pokok dari keluarga maka dilakukan tindak lanjut untuk menyelesaikannya. Dengan melihat apa persoalannya, bila niat dan tujuan yang salah maka harus diprogram ulang. Bila tentang kepastian hukum bantu supaya ada kepastian hukum. Bila kematangan jiwa rendah maka diberikan pencerahan pendidikan dan pelatihan. Bila tentang hak dan kewajiban suami-istri maka perlu difahamkan dan dilaksanakan.

Kita harus bekerja pada fase-fasenya, yaitu sebelum masuk membentuk bahtera keluarga dan sesudah membangun dan melestarikan keluarga. Fase sebelum pembentukan keluarga adalah pembinaan kepada usia remaja dan usia menikah tentang keluarga dan persoalannya. Fase setelah terbentuk keluarga adalah pembinaan pendidikan dan pelatihan, konsultasi dan penasehatan perkawinan dan keluarga.

Kita bertindak dan berperan bisa sebagai tim khusus atau di luar tim, sesuai dengan profesi dan kedudukan kita masing-masing. Sebagai kepala keluarga kita bina dan jaga keluarga kita. Jadilah idola dan teladan buat anak-anak kita. Tanamkan kedekatan kepada Tuhannya. Tanamkan sopan santun budi pekerti dan akhlak mulia pada mereka. Sambungkan anak-anak kita kepada saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya baik dari keluarga bapaknya atau keluarga ibunya.

Sebagai tokoh masyarakat kita membina dan membimbing masyarakat dengan menjadi anggota masyarakat yang baik. Jadilah panutan buat masyarakat. Lindungi dan lestarikan kegiatan dan forum silaturhami di masyarakat yang bertujuan membangun kehidupan yang baik, kehidupan yang damai sejuk aman dan tentram.

Sebagai pegawai dan pejabat kita buat keputusan dan kebijakan dalam rangka pembinaan dan perlindungan masyarakat. Membuat mengawal dan melaksanakan aturan dan kebijakan sesuai kapasitas kita masing-masing. Maka muncullah pembinaan pra nikah (Suscatin), pembinaan keluarga sakinah (ada KST, DBKS), bimbingan pelestarian perkawinan dan keluarga (BP4).

Adapun kapasitas kita nilai terbesar adalah apa usaha kita untuk bisa berperan dan berpartisipasi membantu menjaga keutuhan sebuah keluarga yang bahagia dunia akherat.