KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN

KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN
KABUPATEN SLEMAN
Kebijakan Pemerintah
  • Jaminan kesehatan pemerintah dilaksanakan dalam satu Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU No. 40/2004)
  • Kewenangan menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasioanal (JKN) hanya diberikan kepada BPJS Kesehatan (UU No. 24/2011)
  • Semua penduduk Indonesia sudah harus menjadi peserta JKN paling lambat 1 Januari 2019 (Perpres No. 12 & No. 111 thn 2013)
  • Bupati/walikota diminta segera mengintegrasikan Jamkesda ke SJSN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan (SE Mendagri No. 440/3890/SJ)
Kebijakan Pemkab Sleman
(Dasar: Perbup No 110/2016 ttg Pelaks. Perda Kab. Seman No. 11/2010 ttg Jamkesda dlm Sistem JKN)
A. Mengalihkan peserta Jamkesda menjadi peserta JKN di BPJS Kesehatan:
  • Miskin/Rentan Miskin
  • Peserta karena penghargaan atas peran dan jasa yang bersangkutan (Linmas, Kader, Pol PP, Perangkat Desa, dll)
  • Mandiri
B. Mendaftarkan penduduk Sleman Non-Jamkesda untuk menjadi peserta JKN di BPJS Kesehatan
  • Miskin/Rentan Miskin
  • Peserta karena penghargaan atas peran dan jasa yang bersangkutan (Linmas, Kader, Pol PP, Perangkat Desa, dll)
C. Iuran JKN dibayarkan Pemkab Sleman untuk kelas III:
  • Secara periodik & berkelanjutan bagi miskin/rentan miskin/penghargaan
  • Selama kepesertaan Jamkesda aktif bagi peserta mandiri
D. Peserta Jamkesda yg belum bisa diintegrasikan ke JKN, dialihkan ke program lain yg sejenis:
  • Jaring Pengaman Sosial
  • Bapel Jamkesos (khusus miskin/rentan miskin)
E. Pendaftaran & pelayanan kesehatan peserta Jamkesda Mandiri ditutup per 31 Des. 2016
Pelaksanaan Integrasi
(Dasar: PKS Dinas Kesehatan – BPJS Kesehatan Sleman)
  • Data peserta berbasis NIK
  • Kuota 64.931 peserta PBI (miskin/rentan miskin) & 50.250 PBPU (non miskin)
  • Sudah terisi 52.083 PBI & 36.053 PBPU (SK Bupati)
  • Kekurangan peserta akan diisi lewat mekanisme tambah-kurang setiap bulan melalui UPT JPKM:
  • Maks tgl 15 diusulkan ke BPJS (PBPU)
  • Maks tgl 25 diusulkan ke BPJS (PBI)
Masalah Integrasi
  • Kesalahan NIK
  • NIK sama untuk individu yg berbeda (NIK ganda)
  • Kepesertaan Jamkesda ganda (miskin-mandiri)
  • Peserta miskin terlanjur terdaftar sbg peserta JKN Mandiri dan punya tunggakan iuran
  • Penempatan faskes oleh BPJS tidak sesuai domisili
  • Peraturan BPJS yang dirasa terlalu kaku

 
Pemecahan masalah
  • Sosialisasi lintas sektor, lintas program dan masyarakat
  • Koordinasi lintas sektor dan lintas program
  • Mengusulkan pindah Faskes yang sesuai domisili ke BPJS kesehatan
  • Mekaniske tambah kurang mlalui Dinas Sosial Kabupaten Sleman
  • Warga miskin dan rentan miskin yang belum terdaftar diikutkan program Jaring Pengaman Sosial (Dinas Sosial Kabupaten Sleman)
  • Ibu hamil miskin dan tidak punya penjaminan diikutkan program Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK 2017)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *