KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN

KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN
KABUPATEN SLEMAN
Kebijakan Pemerintah
  • Jaminan kesehatan pemerintah dilaksanakan dalam satu Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU No. 40/2004)
  • Kewenangan menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasioanal (JKN) hanya diberikan kepada BPJS Kesehatan (UU No. 24/2011)
  • Semua penduduk Indonesia sudah harus menjadi peserta JKN paling lambat 1 Januari 2019 (Perpres No. 12 & No. 111 thn 2013)
  • Bupati/walikota diminta segera mengintegrasikan Jamkesda ke SJSN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan (SE Mendagri No. 440/3890/SJ)
Kebijakan Pemkab Sleman
(Dasar: Perbup No 110/2016 ttg Pelaks. Perda Kab. Seman No. 11/2010 ttg Jamkesda dlm Sistem JKN)
A. Mengalihkan peserta Jamkesda menjadi peserta JKN di BPJS Kesehatan:
  • Miskin/Rentan Miskin
  • Peserta karena penghargaan atas peran dan jasa yang bersangkutan (Linmas, Kader, Pol PP, Perangkat Desa, dll)
  • Mandiri
B. Mendaftarkan penduduk Sleman Non-Jamkesda untuk menjadi peserta JKN di BPJS Kesehatan
  • Miskin/Rentan Miskin
  • Peserta karena penghargaan atas peran dan jasa yang bersangkutan (Linmas, Kader, Pol PP, Perangkat Desa, dll)
C. Iuran JKN dibayarkan Pemkab Sleman untuk kelas III:
  • Secara periodik & berkelanjutan bagi miskin/rentan miskin/penghargaan
  • Selama kepesertaan Jamkesda aktif bagi peserta mandiri
D. Peserta Jamkesda yg belum bisa diintegrasikan ke JKN, dialihkan ke program lain yg sejenis:
  • Jaring Pengaman Sosial
  • Bapel Jamkesos (khusus miskin/rentan miskin)
E. Pendaftaran & pelayanan kesehatan peserta Jamkesda Mandiri ditutup per 31 Des. 2016
Pelaksanaan Integrasi
(Dasar: PKS Dinas Kesehatan – BPJS Kesehatan Sleman)
  • Data peserta berbasis NIK
  • Kuota 64.931 peserta PBI (miskin/rentan miskin) & 50.250 PBPU (non miskin)
  • Sudah terisi 52.083 PBI & 36.053 PBPU (SK Bupati)
  • Kekurangan peserta akan diisi lewat mekanisme tambah-kurang setiap bulan melalui UPT JPKM:
  • Maks tgl 15 diusulkan ke BPJS (PBPU)
  • Maks tgl 25 diusulkan ke BPJS (PBI)
Masalah Integrasi
  • Kesalahan NIK
  • NIK sama untuk individu yg berbeda (NIK ganda)
  • Kepesertaan Jamkesda ganda (miskin-mandiri)
  • Peserta miskin terlanjur terdaftar sbg peserta JKN Mandiri dan punya tunggakan iuran
  • Penempatan faskes oleh BPJS tidak sesuai domisili
  • Peraturan BPJS yang dirasa terlalu kaku

 
Pemecahan masalah
  • Sosialisasi lintas sektor, lintas program dan masyarakat
  • Koordinasi lintas sektor dan lintas program
  • Mengusulkan pindah Faskes yang sesuai domisili ke BPJS kesehatan
  • Mekaniske tambah kurang mlalui Dinas Sosial Kabupaten Sleman
  • Warga miskin dan rentan miskin yang belum terdaftar diikutkan program Jaring Pengaman Sosial (Dinas Sosial Kabupaten Sleman)
  • Ibu hamil miskin dan tidak punya penjaminan diikutkan program Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK 2017)
Tulisan ini dipublikasikan di Artikel. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *