UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) PADA PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI

Praktik perdagangan orang telah menjadi persoalan serius dihampir seluruh provinsi di Indonesia, baik sebagai wilayah pengirim,transit maupun penerima.

Warga negara kita khususnya perempuan & anak anak diperdagangkan untuk tujuan berbagai bentuk eksploitasi seperti seksual, kerja paksa,perbudakan dan praktik lain yang serupa baik di wilayah domestik, Negara Republik Indonesia maupun keluar wilayah Republik Indonesia.
Menurut Pasal 1 AYAT (1) UU No.21 Thn 2007 TENTANG TPPO, Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan  kekerasan,  penculikan, penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
MODUS OPERANDI TPPO :                                                                          
  1. Perekrutan tanpa Perjanjian Penempatan
  2. Perekrutan dibawah umur (-18 thn) dokumen dipalsukan
  3. Perekrutan tanpa izin suami/orang tua/wali
  4. Ditempatkan tanpa sertifikat kompetensi (tidak dilatih)
  5. Ditempatkan tanpa perjanjian Kerja
  6. Hanya menggunakan paspor dengan visa kunjungan
  7. Ditempatkan oleh perorangan, bukan Perusahaan yang memiliki izin dari Menteri Tenaga Kerja
  8. Tanpa KTKLN
  9. Dipindahkan ke majikan/perusahaan lain tanpa perjanjian Kerja
  10. Dipindahkan ke negara lain yang peraturannya terbuka walaupun tidak sesuai dengan peraturan Indonesia
  11. PEMALSUAN  DOKUMEN (KTP, Kartu Keluarga, Akte Lahir, Ijasah, Pasport
  12. Kontrak Kerja tidak menjamin Hak TKI / tidak mengikat majikan / agen LN
  13. Ditempatkan / disekap di Penampungan Sementara sampai berbulan-bulan
  14. Pelatihan / BLK yg bersifat FORMALITAS / tidak berijin
  15. Tes Kesehatan yg bersifat FORMALITAS
  16. Agen Recruiter / sponsor / petugas lapangan TIDAK TERDATA oleh PJTKI
  17. Backing PJTKI nakal dari oknum Aparat Negara / petugas
  18. Kolusi oleh PJTKI / sponsor dgn petugas di titik Embarkasi

tppo

FAKTOR  PENYEBAB  EKSPLOITASI DI  NEGARA  TUJUAN :
  1. KONTRAK KERJA tidak menjamin HAK2  TKI,  antara lain :
    • Jumlah GAJI  yg  harus dibayar tiap bulan kpd. TKI.
    • Jam kerja per hari.
    • Hak libur dlm seminggu / cuti dlm setahun.
    • Hak mendapat perlakuan (makan / minum / tempat tidur) yg layak.
    • Hak mendapat pelayanan kesehatan yg memadai.
  1. KONTRAK KERJA tidak ditanda-tangani oleh PJTKI / Majikan / Agen di LN.
  2. TIDAK ADA KONTRAK KERJA
  3. TKI ditakut-takuti Majikan / Agen di LN krn TELAH MEMALSU IDENTITAS (takut dilaporkan ke Polisi setempat )
  4. PASPORT dipegang Majikan sampai OVER STAY, lalu dilaporkan ke Polisi / Imigrasi untuk selanjutnya di Deportasi.
  5. TKI tidak cukup terlatih / sakit-sakitan.

LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN TPPO MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT

  1. mencegah sedini mungkin terjadinya TPPO
  2. membangun partisipasi  dan  kepedulian  masyarakat  terhadap pencegahan perdagangan orang
  3. Melibatkan peran serta masyarakat diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban
  4. memberdayakan masyarakat dalam membangun jejaring, melalui koordinasi dan kerjasama dengan organisasi masyarakat, media, akademisi dan dunia usaha.
  5. memberikan perlindungan, penyelamatan dan  merehabilitasi  korban  perdagangan
  6. membangun dan  menyediakan  sistem  informasi  yang  lengkap dan mudah di akses
  7. Membuka tempat penampungan, pos pengaduan dll

Kebijakan Pemda DIY Untuk Mengatasi Permasalahan TKI :

Membentuk Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan TKI (LTSA P2TKI)

  • Dibentuk berdasarkan SK Gubernur Nomor: 55/TIM/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Pembentukan Tim Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan TKI (LTSA P2TKI)
  • Instansi yang bergabung:  Disnakertrans DIY, BP3TKI Yogyakarta, Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Dinas Kesehatan DIY, Polda DIY, Bank BRI, dan Konsorsium Asuransi TKI.
  • Mewujudkan layanan yang mudah, cepat, berkepastian dan aman bagi CTKI dan TKI
  • Alamat : Jalan Sambisari No.311 A Juwangen Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta . Telp (0274) 497403.

Untuk mendukung LTSA P2TKI, Disnakertrans DIY juga menginisiasi pembentukan Satgas Pencegahan TKI Non Prosedural dengan SK Gubernur No. 58/TIM/2016 tentang Pembentukan Satgas Pencegahan TKI Non Prosedural

  • Tujuan:
  1. Upaya antisipasi, pengendalian dan pengawasan terhadap masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri secara non prosedural
  2. Fasilitasi dan penyelesaian permasalahan TKI yang berangkat secara non prosedural
  3. Mensinergikan seluruh fungsi-fungsi terkait dengan pelayanan dan perlindungan TKI di tingkat daerah
  4. Meminimalisir terjadinya permasalahan TKI di luar negeri dan membantu mencegah terjadinya tindakan pidana perdagangan manusia

Sasaran Satgas Pencegahan TKI Non Prosedural:

  • Memberikan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat dan tokoh masyarakat terkait kebijakan dan tata cara bekerja ke luar negeri
  • Memberikan bantuan / tali kasih untuk TKI yang dipulangkan karena  non prosedural
  • Memfasilitasi penyelesaian kasus TKI yang berangkat secara non prosedural
  • Koordinasi dengan instansi terkait dalam pencegahan atau penyelesaian kasus TKI non prosedural


 

Tim  Satgas terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

  • Disnakertrans DIY
  • Kepala BP3TKI Yogyakarta
  • Polda DIY
  • Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY
  • Dinas Kesehatan DIY
  • Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
  • Perhubungan DIY
  • Hukum Setda DIY

KEBIJAKAN PEMDA DIY

  • Peningkatan pelayanan penempatan TKI melalui Layanan Terpadu Satu Atap
  • Mengirimkan TKI formal
  • Melakukan pemantauan lembaga penempatan swasta secara berkala
  • Membentuk Tim Satgas dalam rangka pencegahan TKI unprosedural
  • Melakukan sosialisasi kepada aparat pemerintahan dan masyarakat tentang prosedur penempatan TKI ke luar negeri
  • Koordinasi antar sektor dalam rangka penyelesaian permasalahan TKI pasca penempatan