Sekelumit tentang PKDRT

punch-1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara garis besar memuat bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukanlah persoalan domestik (privat) yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. UU ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT.

UU PKDRT ini juga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, sebagaimana sering menjadi persepsi orang. UU PKDRT justru bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 4).

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (pasal 1, ayat 1)

UU PKDRT melindungi setiap orang yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga yaitu :

  1. Suami, istri, dan anak
  2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalm rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga.
  3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bentuk-bentuk KDRT :

  1. Kekerasan fisik, berakibat rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat
  2. Kekerasan psikis, berakibat ketakutan, hilang percaya diri, hilang kemampuan untuk bertindak, tidak berdaya
  3. Kekerasan seksual, dengan wujud pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
  4. Penelantaran rumah tangga, dalam bentuk menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, dalam bentuk membatasi dan/atau melarang untuk bekerja layak sehingga orang tersebut menjadi ketergantungan ekonomi

Hak Korban Kekerasan :

  1. Melaporkan kasusnya, baik sendiri maupun diwakilkan (memberi kuasa) kepada orang lain
  2. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
  3. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
  4. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
  5. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  6. Pelayanan bimbingan rohani
  7. Pemulihan

Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan :

  1. Pelaku kekerasan dapat dikenai sanksi pidana dan penjara (pasal 46-49), serta sanksi tambahan berupa :
  • Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku
  • Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu (pasal 59)
  1. Pelaku kekerasan seksual dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling bayak 36 juta rupiah dan apabila dilakukan untuk tujuan komersial dipidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit 12 juta dan paling banyak 300 juta.