Month: August 2017

• hKEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN

KABUPATEN SLEMAN

Kebijakan Pemerintah

• Jaminan kesehatan pemerintah dilaksanakan dalam satu Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU No. 40/2004)

• Kewenangan menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasioanal (JKN) hanya diberikan kepada BPJS Kesehatan (UU No. 24/2011)

• Semua penduduk Indonesia sudah harus menjadi peserta JKN paling lambat 1 Januari 2019 (Perpres No. 12 & No. 111 thn 2013)

• Bupati/walikota diminta segera mengintegrasikan Jamkesda ke SJSN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan (SE Mendagri No. 440/3890/SJ)

Kebijakan Pemkab Sleman

(Dasar: Perbup No 110/2016 ttg Pelaks. Perda Kab. Seman No. 11/2010 ttg Jamkesda dlm Sistem JKN)

A. Mengalihkan peserta Jamkesda menjadi peserta JKN di BPJS Kesehatan:

• Miskin/Rentan Miskin

• Peserta karena penghargaan atas peran dan jasa yang bersangkutan (Linmas, Kader, Pol PP, Perangkat Desa, dll)

• Mandiri

B. Mendaftarkan penduduk Sleman Non-Jamkesda untuk menjadi peserta JKN di BPJS Kesehatan

• Miskin/Rentan Miskin

• Peserta karena penghargaan atas peran dan jasa yang bersangkutan (Linmas, Kader, Pol PP, Perangkat Desa, dll)

C. Iuran JKN dibayarkan Pemkab Sleman untuk kelas III:

• Secara periodik & berkelanjutan bagi miskin/rentan miskin/penghargaan

• Selama kepesertaan Jamkesda aktif bagi peserta mandiri

D. Peserta Jamkesda yg belum bisa diintegrasikan ke JKN, dialihkan ke program lain yg sejenis:

• Jaring Pengaman Sosial

• Bapel Jamkesos (khusus miskin/rentan miskin)

E. Pendaftaran & pelayanan kesehatan peserta Jamkesda Mandiri ditutup per 31 Des. 2016

Pelaksanaan Integrasi

(Dasar: PKS Dinas Kesehatan – BPJS Kesehatan Sleman)

• Data peserta berbasis NIK

• Kuota 64.931 peserta PBI (miskin/rentan miskin) & 50.250 PBPU (non miskin)

• Sudah terisi 52.083 PBI & 36.053 PBPU (SK Bupati)

• Kekurangan peserta akan diisi lewat mekanisme tambah-kurang setiap bulan melalui UPT JPKM:

• Maks tgl 15 diusulkan ke BPJS (PBPU)

• Maks tgl 25 diusulkan ke BPJS (PBI)

Masalah Integrasi

• Kesalahan NIK

• NIK sama untuk individu yg berbeda (NIK ganda)

• Kepesertaan Jamkesda ganda (miskin-mandiri)

• Peserta miskin terlanjur terdaftar sbg peserta JKN Mandiri dan punya tunggakan iuran

• Penempatan faskes oleh BPJS tidak sesuai domisili

• Peraturan BPJS yang dirasa terlalu kaku

Pemecahan masalah

• Sosialisasi lintas sektor, lintas program dan masyarakat

• Koordinasi lintas sektor dan lintas program

• Mengusulkan pindah Faskes yang sesuai domisili ke BPJS kesehatan

• Mekaniske tambah kurang mlalui Dinas Sosial Kabupaten Sleman

• Warga miskin dan rentan miskin yang belum terdaftar diikutkan program Jaring Pengaman Sosial (Dinas Sosial Kabupaten Sleman)

• Ibu hamil miskin dan tidak punya penjaminan diikutkan program Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK 2017)