Instruksi Gubernur DIY No. 5 Tahun 1997 Tentang GPPA

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 128 / 44 A Tahun 1982, telah memerintahkan untuk meningkatkan upaya baca tulis Al Qur’an dalam rangka pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Al Qur’an dalam kehidupan sehari-hari bagi umat Islam. Untuk mengintensifkan usaha pemahaman dan pengamalan isi kandungan Al Qur’an tersebut, Gubernur DIY telah mengeluarkan Instruksi No. 5 Tahun 1997 tentang Gerakan Pemahaman dan Pengamalan Isi Kandungan Al Qur’an (GPPA) bagi umat Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta.

  1. Proses Lahirnya Instruksi Gubernur DIY No. 5 Tahun 1997

Secara singkat sebagai berikut :

  1. MTQ, STQ, TKA, TPA yang berkembang di masyarakat asih fokus kepada membaca Al Qur’an, belum sampai pada pemahaman dan pengamalannya.
  2. Pada pembukaan MTQ Tingkat Propinsi DIY pada Maret 1997, di Wates, Gubernur DIY mencanangkan adanya Gerakan Pemahaman dan Pengamalan Isi Kandungan Al Qur’an (GPPA).
  3. Mengacu dan mendasarkan pencanangan GPPA tersebut, maka Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Kanwil Departemen Agama Propinsi melakukan lobby dan pendekatan kepada Pemda DIY untuk dapat mengeluarkan Instruksi Gubernur sebagai tindak lanjut pidato pembukaan Gubernur pada pembukaan MTQ, 4 Maret 1997 di Wates Kulon Progo. Akhirnya lahirlah Instruksi Gubernur DIY No. 5 Tahun 1997.

  1. Isi Instruksi Gubernur DIY No. 5 Tahun 1997

Instruksi tersebut ditujukan kepada :

  1. Kepala Kanwil Dep. Agama Prop. DIY untuk menyusun program dan petunjuk pelaksanaan GPPA bagi umat Islam di DIY.
  2. Kepada Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se propinsi DIY untuk :
  3. Memerintahkan kepada Camat/Kepala Desa/Keurahan di wilayahnya masing-masing untuk :
  • Membentuk Majelis Pengajian Al Qur’an (MPA) dan Majelis Bimbingan Ibadah (MBI) yang dapat menjangkau seluruh umat Islam yang ada di wilayahnya.
  • Membina Majelis Pengajian Al Qur’an dan Majelis Bimbingan Ibadah tersebut sehingga dapat melaksanakan program Gerakan Pemahaman dan Pengamalan Isi Kandungan Al Qur’an.
  1. Mengkoordinasikan pelaksanaan program Gerakan Pemahaman dan Pengamalan Isi Kandungan Al Qur’an dengan lembaga dan instansi terkait.
  2. Melaporkan pelaksanaan instruksi ini kepada Gubernur DIY.

  1. Program GPPA : Program MUI DIY

Pada akhir tahun 2005 dan diteruskan pada awal 2006, dengan prakarsa MUI DIY mencoba mengangkat Instruksi Gubernur ini, dengan mengajukan alokasi anggaran dari APBD Propinsi DIY, dengan menetapkan strategi GPPA sebagai berikut :

  1. Pelaksanaan program GPPA, tersebut berpangkalan/ berbasis di masjid dan keluarga, yang bersifat bottom up (tumbuh dari bawah) dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  2. Pendataan jumlah masjid yang ada di masing-masing wilayah (Propinsi, Kab/Kota, Kecamatan dan Desa).
  3. Pendataan lingkungan masjid menjadi suatu “Peta Dakwah Wilayah Masjid”
  4. Menghimpun kader masjid, sebagai Jamaah Inti Masjid sebanyak 10-20 orang, yang diharapkan menjadi umat pilihan (Khairu Ummah), sebagaimana tersebut dalam Surat Ali Imran : 110), sebagai Majelis Pengajian Al Qur’an (MPA) dan Majelis Bimbingan Ibadah (MBI) yang bertugas memahami, meghayati, mengamalkan dan mendakwahkan isi kandungan Al Qur’an kepada masyarakat beriman dan bertaqwa atau masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
  5. Setiap keluarga/rumah tabngga muslim, dimantapkan statusnya dengan dipasangi stiker “keluarga Muslim, Baity Jannaty” sebagai usaha pemagaran/ perlindungan kepada setiap keluarga muslim untuk tidak diusik oleh umat beragama lain.
  6. Kegiatan penunjang yang bersifat top down (perencanaan dan kegiatan dari atas) dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  7. Menentukan jenis program kegiatan untuk pelaksanaan GPPA ini meliputi :
  • Pembinaan organisasi pelaksanaan dan pengendali
  • Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan dan pelatihan
  • Pelatihan pelatih (TOT), yang diharapkan hasilnya dapat melatih ustadz/ustadzah dan dai/daiyah yang ada di setiap masjid
  • Pelatihan ustadz/ustadzah atau dai/daiyah
  • Kegiatan operasional GPPA kepada masyarakat lingkungan masjid oleh ustadz/ustadzah dan dai/daiyah
  1. Pembentukan organisasi pelaksana dan pengendali yang berupa “Jaringan Kerja Pelaksana Program GPPA” di Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa, yang terdiri atas gabungan unsur Pemerintah dan Lembaga Swadaya masyarakat.
  2. Mengusahakan dana operasional dari APBD Propinsi maupun Kabupaten/ Kota setiap tahun anggaran, sesuai dengan kemampuan yang ada untuk membiayai 5 program tersebut. Alokasi anggaran APBD Kabupaten/ Kota diharapkan untuk mebiayai kegiatan operasional GPPA kepada masyarakat lingkungan masjid oleh ustadz/ ustadzah dan dai/daiyah
  3. Penetapan program prioritas pelaksanaan Instruksi Gubernur DI Yogyakarta tentang GPPA “Gerakan Dakwah Berbasis Masjid dan keluarga, membina akhlakul karimah, mencegah kemaksiyatan dan paham menyesatkan, membangun masyarakat madani beriman dan bertaqwa”. Program GPPA ini kemudian dalam Musda MUI VI MUI DIY tahun 2006 ditetapkan sebagai program unggulan MUI DI Yogyakarta, yang selanjutnya selalu menjadi tema setiap Rakerda MUI setiap tahun, karena program tersebut sangat komprehensif/ menyeluruh baik (1) pelaksana (2) metode (3) sasaran (4) media dan (5) tujuan akhir yang akan diwujudkan

Artikel : MENGHINDARI PERCERAIAN

MENGHINDARI PERCERAIAN
(Seri Ketahanan Keluarga)
Oleh : Nasrodin Sugiyanto, S.Ag, M.Si
Disampaikan dalam Penyuluhan Keluarga Sakinah di Balai Desa Tridadi, Sleman

 

Pernikahan adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW yang akan mendapat pahala jika kita melakukannya. Sebaliknya bila kita memutuskan untuk mengakhiri pernikahan maka perceraian sendiri adalah suatu hal yang halal untuk dilakukan. Jikalau sepasang suami istri melakukan perceraian, itu akan menggoncangkan ‘Arsy sebegitu dahsyatnya. Oleh karena hal tersebut, Allah membenci perceraian, meski telah dikatakan bahwa hal ini adalah halal. Jagalah keutuhan keluarga.

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan (seperti rumah, mobil, perabotan atauk kontrak), dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban anak-anak mereka. Banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat diminta maju pengadilan.

Gejala rusaknya sebuah keluarga bisa ditengarai antara lain :

  1. Sering terjadi percekcokan/ pertengkaran
  2. Suami atau istri pergi tanpa berita
  3. Suami atau istri tidak tidur di rumah sendiri
  4. Suami atau istri selingkuh
  5. Suami atau istri sering curhat pada orang lain tentang kejelekan pasangannya
  6. Suami atau istri melakukan kegiatan di luar tanpa diketahui pasangannya

Untuk mensikapi hal-hal di atas ada tiga tindakan :

  1. Mendatangi rumahnya bertemu keduanya dan bantu cari solusi persoalannya
  2. Memanggil keduanya ke kantor dan bantu cari solusi persoalannya
  3. Melaporkan ke pihak yang bisa membantu menangani persoalannya

Diantara hal-hal yang kita kaji dari sebuah keluarga adalah kenapa gejala-gejala perceraian itu terjadi. Ada yang tidak beres dalam keluarga itu dan harus diperbaiki. Harus dicek dan diingatkan kembali tentang niat dan tujuan pernikahan mereka, kepastian hukum pernikahan mereka, kematangan jiwa dan raga mereka, dasar keagamaan dan pendidikan mereka, pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri.

  1. Niat dan Tujuan

Tidak punya tujuan karena terpaksa atau dipaksa menikah, karena hamil, dijodohkan. Tujuan yang salah. Ingin menyakiti atau menyengsarakan, membuat penderitaan karena balas dendam. Menikah hanya sementara untuk mencari kesenangan sesaat.

  1. Kepastian Hukum

Dalam prakteknya kita sering menerima konsultasi keluarga yang meskipun telah lama hidup bersama dan beranak pinak, ternyata mereka tidak dicatatkan pernikahannya secara peraturan yang berlaku. Salah satu pihak berbuat semaunya tanpa rasa takut akan hukuman.

  1. Kematangan Jiwa dan Raga

Pernikahan pada usia dini dan bawah umur sangat rentan perceraian karena kematangan jiwa dan sikap mental yangmasih rendah. Mereka masih memuja kesenangan tanpa bisa menghadapi persoalan dalam kehidupan keluarga mereka.

  1. Hak dan Kewajiban Suami Istri
  • Suami tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan belanja keluarga.
  • Suami atau istri terlalu menghamburkan keluarga.
  • Suami atau istri tidak memberikan pelayanan kebutuhan biologis.
  • Suami tidak memberikan perlindungan, bimbingan, pendidikan agama dan teladan yang baik.
  • Istri menuntut pemberian nafkah di luar kemampuan suami.
  • Istri tidak taat berbakti kepada suami lahir dan batin.
  • Istri tidak bisa mengatur urusan rumah tangga dengan baik.

Bila kita telah mengetahui hasil kajian terhadap persoalan pokok dari keluarga maka dilakukan tindak lanjut untuk menyelesaikannya. Dengan melihat apa persoalannya, bila niat dan tujuan yang salah maka harus diprogram ulang. Bila tentang kepastian hukum bantu supaya ada kepastian hukum. Bila kematangan jiwa rendah maka diberikan pencerahan pendidikan dan pelatihan. Bila tentang hak dan kewajiban suami-istri maka perlu difahamkan dan dilaksanakan.

Kita harus bekerja pada fase-fasenya, yaitu sebelum masuk membentuk bahtera keluarga dan sesudah membangun dan melestarikan keluarga. Fase sebelum pembentukan keluarga adalah pembinaan kepada usia remaja dan usia menikah tentang keluarga dan persoalannya. Fase setelah terbentuk keluarga adalah pembinaan pendidikan dan pelatihan, konsultasi dan penasehatan perkawinan dan keluarga.

Kita bertindak dan berperan bisa sebagai tim khusus atau di luar tim, sesuai dengan profesi dan kedudukan kita masing-masing. Sebagai kepala keluarga kita bina dan jaga keluarga kita. Jadilah idola dan teladan buat anak-anak kita. Tanamkan kedekatan kepada Tuhannya. Tanamkan sopan santun budi pekerti dan akhlak mulia pada mereka. Sambungkan anak-anak kita kepada saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya baik dari keluarga bapaknya atau keluarga ibunya.

Sebagai tokoh masyarakat kita membina dan membimbing masyarakat dengan menjadi anggota masyarakat yang baik. Jadilah panutan buat masyarakat. Lindungi dan lestarikan kegiatan dan forum silaturhami di masyarakat yang bertujuan membangun kehidupan yang baik, kehidupan yang damai sejuk aman dan tentram.

Sebagai pegawai dan pejabat kita buat keputusan dan kebijakan dalam rangka pembinaan dan perlindungan masyarakat. Membuat mengawal dan melaksanakan aturan dan kebijakan sesuai kapasitas kita masing-masing. Maka muncullah pembinaan pra nikah (Suscatin), pembinaan keluarga sakinah (ada KST, DBKS), bimbingan pelestarian perkawinan dan keluarga (BP4).

Adapun kapasitas kita nilai terbesar adalah apa usaha kita untuk bisa berperan dan berpartisipasi membantu menjaga keutuhan sebuah keluarga yang bahagia dunia akherat.

 

Langkah Meraih Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rohmah

Disampaikan dalam Pembekalan Pengurus Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Sleman oleh Drs. H. Sukirman, MA.
  1. Agama Sebagai Pertimbangan Utama Dalam Keluarga
Ananda berdua saat ini memasuki tahapan baru dalam menempuh jenjang kehidupan sebagai hamba Allah SWT, yaitu tahapan kehidupan berkeluarga yang diawali Akad Nikah. Nikah adalah Sunnah Rasulullah SAW.
“Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang enggan melaksanakan sunnahku, maka ia bukan dari golongan ku” (HR. Ibnu Majah)
Atensi Islam tehadap urgenitas institusi keluarga, tercover dalam hadis :
“Janganlah kamu menikahi wanita karena kecantikannya sebab kecantikan itu akan lenyap. Dan janganlah kamu menikahi mereka karena hartanya sebab harta itu akan membuatnya sombong. Akan tetapi nikahilah mereka karena agamanya, sebab seorang budak wanita yang hitam dan beragama itu lebih utama” (HR. Ibnu majah)
Way of life yang seirama akan melancarkan perjalanan kehidupan berkeluarga. Aspek Din, akan tegar menghadapi gelombang dan tantang hidup, sedangkan aspek material seperti kecantikan, kegantengan, harta kekayaan, jabatan hanyalah sesuatu yang fana dan bersifat sementara.
 
  1. Nikah : Menyempurnakan Separoh Agama
Dari Anas bin Malik radhiyallahu’anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :
“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya” (HR. Al Baihaqi)
  1. Saling Amanah Adalah Resep Cespleng
“Wahai manusia, takutlah kepada Allah akan urusan wanita. Sesungguhnya kamu telah mengambil mereka sebagai istri dengan amanat Allah. Kami halalkan kehormatan mereka dengan kalimah Allah. Sesungguhnya kamu mempunyai hak atas istrimu, dan istrimu pun mempunyai hak atasmu. Ketahuilah, Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik terhadap istri kalian. Mereka adalah penolong kalian. Mereka tidak memilih apa-apa untuk dirinya, dan kamu pun tidak memilih apa-apa dari diri mereka selain itu. Jika mereka patuh kepadamu, janganlah kamu berbuat aniaya terhadap mereka” (HR. Muslim dan Turmudzi)
Seseorang yang dipercaya memegang amanah Allah, amanah keluarga yang telah merestui mereka, amanah pasangannya yang telah memilih dirinya, sudah seharusnya berupaya semaksimal mungkin menjaga kepercayaan tersebut.
Imam Bukhari rahimahullahu ta’ala meriwayatkandari Abi hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata : Bersabda Rasulullah SAW : “Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah saat-saat kehancurannya”
 
  1. Mitsaaqan Ghalidhan dan Kontrak Sosial
Proses ta’aruf yang diliputi bayang-bayang indah telah berlalu. Kini anda memasuki dunia yang nyata dalam “kebersamaan” berkeluarga. Pernikahan pada dasarnya merupakan “kontrak sosial” antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, yang dilandasi dengan niat ibadah untuk membangun dan membina rumah tangga. Nikah di dalam Al-Qur’an disebut dengan miitsaaqan ghalidhan, perjanjian yang kokoh, kuat lagi berat. Dalam arti perjanjian harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main bahkan “sekali untuk selamanya”. Seseorang yang telah menikah dituntut dengan sungguh-sungguh untuk menjaga kelanggenan ikatan pernikahan mereka, keutuhan rumah tangga mereka. Kontrak sosial tidak boleh diartikan dalam hitungan hari, bulan maupun tahun, namun dalam hitungan panjang terkait dengan limit qudrah-Nya. Islam menegaskan bahwa ketika seseorang telah memilih lawan jenis sebagai pasangannya, maka tidak boleh berganti-ganti pasangan sesuai keinginan dan selera hawa nafsu. Karena berganti-ganti pasangan tidak hanya penuh dengan resiko sosial, kesehatan maupun ekonomi. Tetapi juga melanggar miitsaqaan ghalidhaan yang telah diikrarkan dan amanah yang diembannya.
  1. Bersungguh-sungguh adalah Tatakrama Hubungan Suami Istri
“idzaa jaama’a ahadukum ahlahuu falyashduqhaa, fa idzaa qodhoo haajatahuu qobla an taqdhiya haajatahaa falaa yu’ajjilhaa hattaa taqdhiya haajatahaa”
“Jika seseorang diantara kamu melakukan hubungan kelamin dengan istrinya, hendaklah ia bersungguh-sungguh. Pada hal ketika suami sudah sampai pada penyelesaian kebutuhannya, sang istri belum sampai pada klimaksnya, janganlah ia tergesa-gesa untuk mengakhirinya, sebelum istrinya juga sampai kepada yang kamu rasakan” (HR. Ahmad)
  1. Relasi Sejajar dan Seimbang Menuju extended Family dan Birul Waalidain
Relasi suami-istri bukanlah relasi kepemilikan atau relasi “atasan” dengan “bawahan”. Sepasang pengantin adalah dua pribadi utuh yang memiliki relasi yang seimbang, sejajar dalam menunaikan hak dan kewajiban suami-istri. Sepasang pengantin tetaplah merupakan dua pribadi yang memiliki tanggungjawab yang sama di hadapan-Nya. Keluarga anda berada di tangan sepasang pengantin. Bangunan rumah tangga seperti apa yang dibangun sangat tergantung kepada sepasang penantin.
Sepasang pengantin, meskipun telah hidup berkeluarga secara mandiri, terpisah dari kedua orang tua, namun tetap dituntut berbakti dan menghormati kedua orang tua masing-masing. Kalau sebelumnya hanya memiliki dua  orang tua, sekarang orang tua pasangan adalah orang tua nya juga. Janganlah karena perkawinan ini menjadikan alasan untuk tidak berbakti lagi kepada orang tua apalagi menafikan mereka. Ajaran Islam lebih berorientasi extended family, yang menekankan perlunya birul walidain.
“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa.”
  1. Peran Maksimal dan Hidup Bermanfaat
Pernikahan seharusnya menguatkan posisi, mengupgrade pasangan pengantin, yang sebelumnya telah berkiprah di masyarakat untuk lebih banyak berkiprah karena ada dukungan dari suami dan istri.
Pernikahan tidak seharusnya menjadikan pasangan pengantin beranggapan keluarga itu ad-dunya wa maa fiiha, secara sempit. Kita harus ingat kepada pesan Nabi SAW :
“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain.” (HR. Ahmad, Thabrani)
  1. Nafs Waahidah menjadi Rijaalan Katsiiran Wa Nisaa’an
Jika dicermati, sangat mengagumkan titah Ilaahi alam menciptakan manusia setelah lahir, kemudian meninggal dan mungkin masih akan lahir beribu, berjuta dan bermilyar manusia lain. Hal ini bermula dari berkah Allah yang menciptakan nafs wahidah (satu jiwa). Dari nafs wahidah, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian dijadikan berpasangan dalam ikatan perkawinan yang suci/sakral, yang kemudian membentuk institusi keluarga. Dari institusi keluarga tersebut muncullah generasi baru rijaalan katsiiran wa nisaa’an (manusia laki-laki dan perempuan yang banyak) yang berujung pada kehidupan manusia di muka bumi dengan berbagai kompleksitasnya. Harapan kita keluarga yang dibangun adalah sehat dan sejahtera dan selanjutnya akan muncul institusi yang lebih besar berupa masyarakat yang sehat pula.
  1. Ciptakan Uswah Hasanah dan Hindari No Action Talk Only
Menciptakan keluarga yang sehat, generasi yang berkualitas harus dirintis sejak dini. Pasangan pengantin harus mempersiapkan kelahiran buah hati, menyambut dan mendidik anak adalah merupakan satu kemutlakan yang harus diperhatikan. Nabi bersabda :
“Muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah akhlak mereka” (HR Ibnu Majah)
Kewajiban mendidik anak tidak hanya berada di tangan ibu yang sembilan bulan telah mengandungnya, atau ayah yang mencarikan nafkah. Tetapi terletak di pundak kedua orang tua nya, karena keduanya memiliki andil dalam menghadirkan anak di dunia, dan keduanyalah yang diberi amanah Allah untuk menjaganya. Sebagai orang tua nantinya, pasangan pengantin harus menjadi panutan, uswah hasanah bagi putra-putrinya. Orang tua harus banyak berbicara dalam “tindakan-tindakan nyata” dan tidak hanya berhenti dalam ucapan, tidak seperti kata orang No Action Talk Only. Orang tua harus dapat berbuat adil dalam menghargai kehadiran putra-putrinya dalam keluarga.
  1. Mawaddah
Mawaddah tidak sekedar cinta terhadap lawan jenis dengan keinginan untuk selalu berdekatan dan bersama, tetapi lebih dalam dari itu. Mawaddah bukanlah cinta penuh gelora, seperti yang dialami orang yang sedang jatuh cinta, dan menjadikannya terlena dan layu sebelum berkembang, karena melampaui batas kewajaran yang ditentukan agama. Tidak pula hanya sekedar to love each other, saling mencintai atau menyayangi antara yang satu dengan yang lain. Mawaddah adalah saling mencintai dengan cinta plus, karena cintanya penuh kelapangan terhadap keburukan dan kekurangan orang yang dicintainya. Dengan mawaddah seorang suami dan istri akan menerima segala kekurangan yang ada pada pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan hidupnya.
  1. Rahmah
Rahmah adalah saling simpati, menghormati dan menghargai antara yang satu dengan yang lainnya. Jiwa dan sifat rahmah harus selalu dipupuk sehingga tidak lagi hanya mawaddah (sebatas mencintai dan menyayangi dengan cinta-cinta plus). Caranya adalah dengan selalu merasa saling simpati dan menghormati, mengagumi antara kedua belah pihak, saling memiliki, melakukan yang terbaik bagi pasangan sebagaimana dirinya ingin diperlakukan.
Ungkapan menghargai dan menghormati harus dibiasakan dan seringkali ditunjukkan dalam bentuk ucapan. Alagkah indah dan mesranya, seorang suami istri yang ringan hati mengucapkan terima kasih, minta maaf dari dan untuk pasangannya. Dan perlu diingat bahwa suami istri hakekatnya adalah satu :
“mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka”
  1. Sakinah
Sakinah diartikan sebagai kedamaian dan ketentraman yang merupakan kata kunci ketiga setelah mawaddah dan rahmah. Percuma saja pemupukan sifat mawaddah dan rahmah kalau tidak didukung kebutuhan dan kesadaran (consciousness) yang mendalam. Perlunya kedamaian, ketentraman, keharmonisan, kekompakan, kehangatan, keadilan, kejujuran dan keterbukaan yang diinspirasikan dan berlandaskan kepada spiritual dan ketuhanan.
Sebagai pentutup perlulah direnungkan, bahwa 12 langkah tersebut tidak akan terjadi dengan sendirinya, akan tetapi harus diupayakan, diperjuangkan terus menerus oleh pasangan pengantin.
Pengantin baru akan menjadi saksi dan dapat membuktikan bahwa dalam masa bulan madu 3 sampai 6 bulan, mungkin hal-hal yang buruk masih dapat diredam dan ditutup-tutupi oleh kedua belah pihak bahkan juga oleh kedua mertuanya. Namun setelah 6 bulan berlalu, sifat-sifat asli positif maupun negatif mulai tampak : yang keras, lembut, individualis, sosialis, malas, disiplin, rajin, pemarah, sabar, pelit, dermawan, begitu seterusnya.
Dalam keadaan seperti ini harus menyadari kekurangan-kekurangan pada diri pasangan. Dan kita harus yakin bahwa dibalik kekurangan pada diri pasangan ada kelebihan-kelebihan yang banyak. QS An Nisa 19 : “….kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”
Untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, butuh proses panjang, sepanjang kehidupan manusia (a long life), sehingga tidak dapat diraih hanya dengan berpangku tangan. Ibarat menghadapi tanaman, jika hanya sekali atau bahkan tidak pernah merawatnya, yang terjadi dalam keluarga adalah wujuuduhuu ka’adamihi (ada tapi tidak ada)
Maka dari itu Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu berusaha dan bekerja keras guna memperbaiki kehidupan kita agar terjadi perubahan yang lebih baik, QS Ar Ra’du 11 : “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”
 

STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

KARTU TANDA PENDUDUK

*KTP Baru

  • Telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
  • Formulir permohonan penerbitan KTP
  • Fotocopy Kartu Keluarga
  • Fotocopy akte nikah/kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun
  • Fotocopy Akte Kelahiran/Ijazah
  • Perekaman sidik jari dan foto

*KTP Hilang /Rusak

  • Formulir permohonan penerbitan KTP
  • Fotocopy Kartu Keluarga
  • Surat Kehilangan dari Kepolisian atau lampirkan KTP yang rusak
  • Surat pernyataan Kehilangan

*KTP Perubahan data

  • Mengisi formulir permohonan penerbitan KTP (F-1.07)
  • Fotocopy Kartu Keluarga
  • Data Pendukung( fotocopy ijazah/Akte kelahiran/ Surat nikah dan lain-lain)

 

KARTU KELUARGA

*Kartu Keluarga Pindah /Datang

  • formulir biodata penduduk ditandatangani Pemohon, Dukuh ,Kepala Desa.
  • Surat keterangan Pindah / datang
  • Kartu Keluarga Lama atau Kartu Keluarga yang akan ditumpangi

*Kartu Keluarga Hilang/Rusak/ model lama

  • formulir biodata penduduk ditandatangani Pemohon, Dukuh ,Kepala Desa.
  • Melampirkan Kartu Keluarga yang Rusak /Model Lama
  • Laporan kehilangan dari Kepala Desa

*Kartu Keluarga Tambah /Berkurang Anggota   Keluarga karena Kelahiran / Kematian

  • formulir biodata penduduk ditandatangani Pemohon, Dukuh ,Kepala Desa
  • Kartu Keluarga Lama
  • Surat Keterangan Kelahiran / Kematian

 

 AKTE KELAHIRAN

Persyaratan :

Surat Pengantar dari Desa

  1. Fotocopy Kartu keluarga dan KTP
  2. Fotocopy Surat nikah
  3. Surat Keterangan Kelahiran dari desa
  4. Surat Kuasa bila dikuasakan.

 

AKTE KEMATIAN

Persyaratan :

  1. Surat Pengantar dari Desa
  2. Surat Keterangan Kematian dari Desa
  3. Fotocopy Kartu Keluarga
  4. Fotocopy surat Nikah (jika sudah menikah )
  5. KTP Ahli waris (salah satu)
  6. Fotocopy Saksi ( 2 orang )
  7. Surat Kuasa bila dikuasakan.

 

MUTASI PENDUDUK

PINDAH PENDUDUK

Persyaratan :

  • Pengantar dari Dukuh & Kepala Desa
  • Formulir isian F-1.01
  • Kartu Keluarga Asli
  • KTP Asli bagi yang sudah ber- KTP
  • Pas foto berwarna terbaru 4×6 (4 lbr)

Bagi yang pindah antar kabupaten/Prop

MASUK PENDUDUK :

  • Pengantar dari Dukuh & Kepala Desa
  • Formulir isian F-1.01
  • Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia ( SKPWNI ) dari daerah asal
  • Biodata Penduduk dari daerah asal
  • Pas foto berwarna terbaru 4×6 (2 lbr)

Bagi yang pindah antar kabupaten/Prop.

  • KK Asli/KK yang akan di tumpangi

 

SEMUA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TIDAK DIPUNGUT BIAYA

(GRATIS)

STANDAR PELAYANAN PERIJINAN

Ijin Gangguan/HO

Persyaratan :

  1. Formulir Permohonan Bermaterai
  2. Fotocopy KTP Pemohon
  3. Surat Kuasa dan Fotocopy KTP Penerima kuasa (jika dikuasakan )
  4. Dokumen Lingkungan ( SPPL )
  5. Fotocopy Ijin Mendirikan bangunan
  6. Fotocopy bukti kepemilikan tanah
  7. Jika tempat bukan milik sendiri , lampirkan fotocopy surat perjanjian sewa
  8. Akte Pendirian jika berbentuk CV/PT
  9. Fotocopy SPT PBB dan pelunasannya
  10. Waktu penyelesaian 14 hari kerja
  11. Biaya sesuai ketentuan yang berlaku

 

Surat Keterangan Tata Bangunan dan Lingkungan (SKTBL )

Persyaratan :

  1. Formulir Permohonan Bermaterai
  2. Fotocopy KTP Pemohon
  3. Fotocopy sertifikat tanah
  4. Gambar Site Plan
  5. Denah lokasi
  6. Surat Kuasa ( jika tidak diurus sendiri )
  7. Fotocopy KTP pemegang kuasa
  8. Fotocopy SPT PBB dan pelunasan tahun terakhir
  9. Waktu penyelesaian 14 hari kerja
  10. Tidak dipungut biaya

 

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Persyaratan :

  1. Formulir bermaterai Rp 6000
  2. Fotocopy KTP pemohon
  3. Gambar Denah Lokasi ( gambar lengkap beserta hitungan )
  4. Fotocopy sertifikat tanah
  5. Fotocopy SPT PBB tahun berjalan dan bukti pelunasannya
  6. SPK apabila pekerjaan diborongkan
  7. Surat kuasa bermaterai, cukup bagi yang tidak diurus sendiri
  8. Fotocopy KTP penerima kuasa
  9. Waktu penyelesaian 14 hari kerja
  10. Biaya sesuai ketentuan yang berlaku

 

Ijin Usaha Mikro dan Kecil ( IUMK )

Persyaratan :

  1. Surat pengantar dari Kepala Desa
  2. Formulir permohonan IUMK
  3. Fotocopy KTP pemohon
  4. Fotocopy Kartu Keluarga
  5. Pas foto berwarna 4×6 (2 lembar )
  6. SPPL
  7. Fotocopy hak atas tanah yang berstatus pekarangan
  8. Perjanjian bermaterai Rp 6000 antara pemohon dan pemilik tanah apabila tanah milik orang lain
  9. Surat kuasa bila pengurusan dikuasakan
  10. Fotocopy KTP penerima kuasa
  11. Tidak dipungut biaya
  12. PUMK telah terdaftar di Kecamatan
  13. Waktu penyelesaian 1 hari kerja

( jika persyaratan lengkap dan benar )

 

Dispensasi Nikah

Persyaratan :

  1. Surat Permohonan Dispensasi Nikah dari KUA
  2. Surat Keterangan dari Desa
  3. Fotocopy KTP Calon pengantin dan Wali
  4. Waktu Penyelesaian 30 menit
  5. Biaya gratis

Relasi Sehat

Relasi Sehat adalah relasi tanpa kekerasan sehingga masing-masing individu merasa dihargai dan dihormati.

Ciri Relasi Sehat :

  • Saling menghormati dan tidak merasa takut untuk berbagi pikiran dan perasaan
  • Saling mendengarkan dan berkompromi. Apabila berbeda pendapat, saling menghormati pendapat dan tidak memaksakan kehendak
  • Saling mendukung untuk mengerjakan apa yang disukai serta berbagi kesenangan seperti film, olahraga, menari, membaca, musik, dll
  • Saling menghormati kelebihan dan kekurangan masing-masing, bukan saling mengontrol dan mengekang
  • Tidak mencela satu sama lain. Apabila ada yang membuat kita tidak nyaman, bicarakan terus terang, tanpa bersikap merendahkan atau berusaha menyakiti
  • Saling percaya dan tidak mengekang. Setiap individu bebas bergaul dan beraktivitas dengan teman lain, keluarga, atau orang lain
  • Turut mengapresiasi ketika teman atau pasangan meraih keberhasilan atau kesuksesan. Sebaliknya membantu dan berempati ketika teman kita menghadapi kegagalan
  • Menghormati privasi. Meski teman/ pasangan kita sangat dekat dengan kita, menghormati privasinya penting, seperti tidak sembarangan membaca diari, membuka ponsel tanpa ijin, menggunakan akun sosial media atau memaksa teman untuk bercerita

Sekelumit tentang PKDRT

punch-1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara garis besar memuat bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukanlah persoalan domestik (privat) yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. UU ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT.

UU PKDRT ini juga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, sebagaimana sering menjadi persepsi orang. UU PKDRT justru bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 4).

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (pasal 1, ayat 1)

UU PKDRT melindungi setiap orang yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga yaitu :

  1. Suami, istri, dan anak
  2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalm rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga.
  3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bentuk-bentuk KDRT :

  1. Kekerasan fisik, berakibat rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat
  2. Kekerasan psikis, berakibat ketakutan, hilang percaya diri, hilang kemampuan untuk bertindak, tidak berdaya
  3. Kekerasan seksual, dengan wujud pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
  4. Penelantaran rumah tangga, dalam bentuk menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, dalam bentuk membatasi dan/atau melarang untuk bekerja layak sehingga orang tersebut menjadi ketergantungan ekonomi

Hak Korban Kekerasan :

  1. Melaporkan kasusnya, baik sendiri maupun diwakilkan (memberi kuasa) kepada orang lain
  2. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
  3. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
  4. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
  5. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  6. Pelayanan bimbingan rohani
  7. Pemulihan

Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan :

  1. Pelaku kekerasan dapat dikenai sanksi pidana dan penjara (pasal 46-49), serta sanksi tambahan berupa :
  • Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku
  • Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu (pasal 59)
  1. Pelaku kekerasan seksual dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling bayak 36 juta rupiah dan apabila dilakukan untuk tujuan komersial dipidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit 12 juta dan paling banyak 300 juta.

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) PADA PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI

Praktik perdagangan orang telah menjadi persoalan serius dihampir seluruh provinsi di Indonesia, baik sebagai wilayah pengirim,transit maupun penerima.

Warga negara kita khususnya perempuan & anak anak diperdagangkan untuk tujuan berbagai bentuk eksploitasi seperti seksual, kerja paksa,perbudakan dan praktik lain yang serupa baik di wilayah domestik, Negara Republik Indonesia maupun keluar wilayah Republik Indonesia.
Menurut Pasal 1 AYAT (1) UU No.21 Thn 2007 TENTANG TPPO, Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan  kekerasan,  penculikan, penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
MODUS OPERANDI TPPO :                                                                          
  1. Perekrutan tanpa Perjanjian Penempatan
  2. Perekrutan dibawah umur (-18 thn) dokumen dipalsukan
  3. Perekrutan tanpa izin suami/orang tua/wali
  4. Ditempatkan tanpa sertifikat kompetensi (tidak dilatih)
  5. Ditempatkan tanpa perjanjian Kerja
  6. Hanya menggunakan paspor dengan visa kunjungan
  7. Ditempatkan oleh perorangan, bukan Perusahaan yang memiliki izin dari Menteri Tenaga Kerja
  8. Tanpa KTKLN
  9. Dipindahkan ke majikan/perusahaan lain tanpa perjanjian Kerja
  10. Dipindahkan ke negara lain yang peraturannya terbuka walaupun tidak sesuai dengan peraturan Indonesia
  11. PEMALSUAN  DOKUMEN (KTP, Kartu Keluarga, Akte Lahir, Ijasah, Pasport
  12. Kontrak Kerja tidak menjamin Hak TKI / tidak mengikat majikan / agen LN
  13. Ditempatkan / disekap di Penampungan Sementara sampai berbulan-bulan
  14. Pelatihan / BLK yg bersifat FORMALITAS / tidak berijin
  15. Tes Kesehatan yg bersifat FORMALITAS
  16. Agen Recruiter / sponsor / petugas lapangan TIDAK TERDATA oleh PJTKI
  17. Backing PJTKI nakal dari oknum Aparat Negara / petugas
  18. Kolusi oleh PJTKI / sponsor dgn petugas di titik Embarkasi

tppo

FAKTOR  PENYEBAB  EKSPLOITASI DI  NEGARA  TUJUAN :
  1. KONTRAK KERJA tidak menjamin HAK2  TKI,  antara lain :
    • Jumlah GAJI  yg  harus dibayar tiap bulan kpd. TKI.
    • Jam kerja per hari.
    • Hak libur dlm seminggu / cuti dlm setahun.
    • Hak mendapat perlakuan (makan / minum / tempat tidur) yg layak.
    • Hak mendapat pelayanan kesehatan yg memadai.
  1. KONTRAK KERJA tidak ditanda-tangani oleh PJTKI / Majikan / Agen di LN.
  2. TIDAK ADA KONTRAK KERJA
  3. TKI ditakut-takuti Majikan / Agen di LN krn TELAH MEMALSU IDENTITAS (takut dilaporkan ke Polisi setempat )
  4. PASPORT dipegang Majikan sampai OVER STAY, lalu dilaporkan ke Polisi / Imigrasi untuk selanjutnya di Deportasi.
  5. TKI tidak cukup terlatih / sakit-sakitan.

LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN TPPO MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT

  1. mencegah sedini mungkin terjadinya TPPO
  2. membangun partisipasi  dan  kepedulian  masyarakat  terhadap pencegahan perdagangan orang
  3. Melibatkan peran serta masyarakat diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban
  4. memberdayakan masyarakat dalam membangun jejaring, melalui koordinasi dan kerjasama dengan organisasi masyarakat, media, akademisi dan dunia usaha.
  5. memberikan perlindungan, penyelamatan dan  merehabilitasi  korban  perdagangan
  6. membangun dan  menyediakan  sistem  informasi  yang  lengkap dan mudah di akses
  7. Membuka tempat penampungan, pos pengaduan dll

Kebijakan Pemda DIY Untuk Mengatasi Permasalahan TKI :

Membentuk Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan TKI (LTSA P2TKI)

  • Dibentuk berdasarkan SK Gubernur Nomor: 55/TIM/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Pembentukan Tim Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan TKI (LTSA P2TKI)
  • Instansi yang bergabung:  Disnakertrans DIY, BP3TKI Yogyakarta, Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Dinas Kesehatan DIY, Polda DIY, Bank BRI, dan Konsorsium Asuransi TKI.
  • Mewujudkan layanan yang mudah, cepat, berkepastian dan aman bagi CTKI dan TKI
  • Alamat : Jalan Sambisari No.311 A Juwangen Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta . Telp (0274) 497403.

Untuk mendukung LTSA P2TKI, Disnakertrans DIY juga menginisiasi pembentukan Satgas Pencegahan TKI Non Prosedural dengan SK Gubernur No. 58/TIM/2016 tentang Pembentukan Satgas Pencegahan TKI Non Prosedural

  • Tujuan:
  1. Upaya antisipasi, pengendalian dan pengawasan terhadap masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri secara non prosedural
  2. Fasilitasi dan penyelesaian permasalahan TKI yang berangkat secara non prosedural
  3. Mensinergikan seluruh fungsi-fungsi terkait dengan pelayanan dan perlindungan TKI di tingkat daerah
  4. Meminimalisir terjadinya permasalahan TKI di luar negeri dan membantu mencegah terjadinya tindakan pidana perdagangan manusia

Sasaran Satgas Pencegahan TKI Non Prosedural:

  • Memberikan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat dan tokoh masyarakat terkait kebijakan dan tata cara bekerja ke luar negeri
  • Memberikan bantuan / tali kasih untuk TKI yang dipulangkan karena  non prosedural
  • Memfasilitasi penyelesaian kasus TKI yang berangkat secara non prosedural
  • Koordinasi dengan instansi terkait dalam pencegahan atau penyelesaian kasus TKI non prosedural


 

Tim  Satgas terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

  • Disnakertrans DIY
  • Kepala BP3TKI Yogyakarta
  • Polda DIY
  • Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY
  • Dinas Kesehatan DIY
  • Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
  • Perhubungan DIY
  • Hukum Setda DIY

KEBIJAKAN PEMDA DIY

  • Peningkatan pelayanan penempatan TKI melalui Layanan Terpadu Satu Atap
  • Mengirimkan TKI formal
  • Melakukan pemantauan lembaga penempatan swasta secara berkala
  • Membentuk Tim Satgas dalam rangka pencegahan TKI unprosedural
  • Melakukan sosialisasi kepada aparat pemerintahan dan masyarakat tentang prosedur penempatan TKI ke luar negeri
  • Koordinasi antar sektor dalam rangka penyelesaian permasalahan TKI pasca penempatan