TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sleman No. 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Sleman merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Camat Sleman mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan sebagian usuran pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

3. Dalam melaksanakan tugas, Camat Sleman mempunyai fungsi:

    a. penyusunan rencana kerja Kecamatan;

   b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan

       sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;

   c. pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

   d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa;

   e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

   f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

   g. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;

   h. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan;

   i. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

    j. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

   k. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum;

    l. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pelayanan umum yang dilimpahkan Bupati; dan

   m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

5. Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

6. Subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1 Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawain, keuangan, kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja sekretariat dan kecamatan

  1. perumusan kebijakan tehnis kesekretariatan.

  2. penyelenggaraan urusan umum.

  3. penyelenggaraan urusan kepegawaian.

  4. penyelenggaraan urusan keuangan.

  5. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi.

  6. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup kecamatan, dan

  7. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat dan kecamatan.

1.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

  2. perumusan kebijakan tehnis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

  3. pengelolaan persuratan dan kearsipan.

  4. penyusunan bahan rencana kebutuhan, kepegawaian, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian, dan

  5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

1.2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi.

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;

  2. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi;

  3. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Kecamatan;

  4. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;

  5. pengkoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Kecamatan; dan

  6. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.2. Seksi Pemerintahan

2. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengoordinasian dan

    pembinaan penyelenggaraan pemerintahan.

    Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

    a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan;

    b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dan pembinaan dan pengawasan kegiatan desa;

    c. pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

    d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa;

    e. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

    f. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pemerintahan yang dilimpahkan Bupati; dan

   g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pemerintahan.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup ketenteraman dan ketertiban yang dilimpahkan Bupati.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;

b. perumusan kebijakan teknis pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pengkoordinasian

    penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;

c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;

e. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup ketenteraman dan ketertiban yang dilimpahkan Bupati; dan

f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

3. Seksi Perekonomian dan Pembangunan.

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati.

Seksi Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas berfungsi:

a. penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;

b. perumusan kebijakan teknis pengoordinasian pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan serta

    pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

c. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan;

d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

e. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati; dan

f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan.

4. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati.

Seksi Kesejahteraan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat;

b. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat;

c. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat;

d. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati; dan

e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

5. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati.

Seksi Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Umum;

  2. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum;

  3. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum;

  4. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pelayanan umum yang dilimpahkan Bupati; dan

  5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pelayanan Umum.

STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

KARTU TANDA PENDUDUK

*KTP Baru

  • Telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
  • Formulir permohonan penerbitan KTP
  • Fotocopy Kartu Keluarga
  • Fotocopy akte nikah/kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun
  • Fotocopy Akte Kelahiran/Ijazah
  • Perekaman sidik jari dan foto

*KTP Hilang /Rusak

  • Formulir permohonan penerbitan KTP
  • Fotocopy Kartu Keluarga
  • Surat Kehilangan dari Kepolisian atau lampirkan KTP yang rusak
  • Surat pernyataan Kehilangan

*KTP Perubahan data

  • Mengisi formulir permohonan penerbitan KTP (F-1.07)
  • Fotocopy Kartu Keluarga
  • Data Pendukung( fotocopy ijazah/Akte kelahiran/ Surat nikah dan lain-lain)

 

KARTU KELUARGA

*Kartu Keluarga Pindah /Datang

  • formulir biodata penduduk ditandatangani Pemohon, Dukuh ,Kepala Desa.
  • Surat keterangan Pindah / datang
  • Kartu Keluarga Lama atau Kartu Keluarga yang akan ditumpangi

*Kartu Keluarga Hilang/Rusak/ model lama

  • formulir biodata penduduk ditandatangani Pemohon, Dukuh ,Kepala Desa.
  • Melampirkan Kartu Keluarga yang Rusak /Model Lama
  • Laporan kehilangan dari Kepala Desa

*Kartu Keluarga Tambah /Berkurang Anggota   Keluarga karena Kelahiran / Kematian

  • formulir biodata penduduk ditandatangani Pemohon, Dukuh ,Kepala Desa
  • Kartu Keluarga Lama
  • Surat Keterangan Kelahiran / Kematian

 

 AKTE KELAHIRAN

Persyaratan :

Surat Pengantar dari Desa

  1. Fotocopy Kartu keluarga dan KTP
  2. Fotocopy Surat nikah
  3. Surat Keterangan Kelahiran dari desa
  4. Surat Kuasa bila dikuasakan.

 

AKTE KEMATIAN

Persyaratan :

  1. Surat Pengantar dari Desa
  2. Surat Keterangan Kematian dari Desa
  3. Fotocopy Kartu Keluarga
  4. Fotocopy surat Nikah (jika sudah menikah )
  5. KTP Ahli waris (salah satu)
  6. Fotocopy Saksi ( 2 orang )
  7. Surat Kuasa bila dikuasakan.

 

MUTASI PENDUDUK

PINDAH PENDUDUK

Persyaratan :

  • Pengantar dari Dukuh & Kepala Desa
  • Formulir isian F-1.01
  • Kartu Keluarga Asli
  • KTP Asli bagi yang sudah ber- KTP
  • Pas foto berwarna terbaru 4×6 (4 lbr)

Bagi yang pindah antar kabupaten/Prop

MASUK PENDUDUK :

  • Pengantar dari Dukuh & Kepala Desa
  • Formulir isian F-1.01
  • Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia ( SKPWNI ) dari daerah asal
  • Biodata Penduduk dari daerah asal
  • Pas foto berwarna terbaru 4×6 (2 lbr)

Bagi yang pindah antar kabupaten/Prop.

  • KK Asli/KK yang akan di tumpangi

 

SEMUA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TIDAK DIPUNGUT BIAYA

(GRATIS)

STANDAR PELAYANAN PERIJINAN

Ijin Gangguan/HO

Persyaratan :

  1. Formulir Permohonan Bermaterai
  2. Fotocopy KTP Pemohon
  3. Surat Kuasa dan Fotocopy KTP Penerima kuasa (jika dikuasakan )
  4. Dokumen Lingkungan ( SPPL )
  5. Fotocopy Ijin Mendirikan bangunan
  6. Fotocopy bukti kepemilikan tanah
  7. Jika tempat bukan milik sendiri , lampirkan fotocopy surat perjanjian sewa
  8. Akte Pendirian jika berbentuk CV/PT
  9. Fotocopy SPT PBB dan pelunasannya
  10. Waktu penyelesaian 14 hari kerja
  11. Biaya sesuai ketentuan yang berlaku

 

Surat Keterangan Tata Bangunan dan Lingkungan (SKTBL )

Persyaratan :

  1. Formulir Permohonan Bermaterai
  2. Fotocopy KTP Pemohon
  3. Fotocopy sertifikat tanah
  4. Gambar Site Plan
  5. Denah lokasi
  6. Surat Kuasa ( jika tidak diurus sendiri )
  7. Fotocopy KTP pemegang kuasa
  8. Fotocopy SPT PBB dan pelunasan tahun terakhir
  9. Waktu penyelesaian 14 hari kerja
  10. Tidak dipungut biaya

 

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Persyaratan :

  1. Formulir bermaterai Rp 6000
  2. Fotocopy KTP pemohon
  3. Gambar Denah Lokasi ( gambar lengkap beserta hitungan )
  4. Fotocopy sertifikat tanah
  5. Fotocopy SPT PBB tahun berjalan dan bukti pelunasannya
  6. SPK apabila pekerjaan diborongkan
  7. Surat kuasa bermaterai, cukup bagi yang tidak diurus sendiri
  8. Fotocopy KTP penerima kuasa
  9. Waktu penyelesaian 14 hari kerja
  10. Biaya sesuai ketentuan yang berlaku

 

Ijin Usaha Mikro dan Kecil ( IUMK )

Persyaratan :

  1. Surat pengantar dari Kepala Desa
  2. Formulir permohonan IUMK
  3. Fotocopy KTP pemohon
  4. Fotocopy Kartu Keluarga
  5. Pas foto berwarna 4×6 (2 lembar )
  6. SPPL
  7. Fotocopy hak atas tanah yang berstatus pekarangan
  8. Perjanjian bermaterai Rp 6000 antara pemohon dan pemilik tanah apabila tanah milik orang lain
  9. Surat kuasa bila pengurusan dikuasakan
  10. Fotocopy KTP penerima kuasa
  11. Tidak dipungut biaya
  12. PUMK telah terdaftar di Kecamatan
  13. Waktu penyelesaian 1 hari kerja

( jika persyaratan lengkap dan benar )

 

Dispensasi Nikah

Persyaratan :

  1. Surat Permohonan Dispensasi Nikah dari KUA
  2. Surat Keterangan dari Desa
  3. Fotocopy KTP Calon pengantin dan Wali
  4. Waktu Penyelesaian 30 menit
  5. Biaya gratis