Sosialisasi Perlindungan Anak

IMG_20160328_094733Hari ini (28/3) bertempat di ruang rapat Kecamatan Sleman dilaksanakan kegiatan sosialisasi :

  • UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014
  • UU Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012
  • Perda Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2013

Sosialisasi tersebut merupakan kerjasama Pemerintah Kecamatan Sleman dengan Badan KBPMPP Kabupaten Sleman. Peserta yang menghadiri sosialisasi terdiri dari Perangkat Desa, PKK Desa, Tokoh masyarakat, Bidan Desa, dan Karang Taruna.

Inti dari sosialisasi adalah bagaimana peran pemerintah bersama dengan masyarakat untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial. Hal tersebut adalah sebagai perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Sebetulnya usaha perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia internasional.

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

  1. non diskriminasi;
  2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
  3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
  4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Hal lain yang dipaparkan dalam sosilisasi ini adalah UU Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012. UU SPPA mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

  1. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana;
  2. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) ; dan
  3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi)

Sebelumnya, UU Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.

Menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :

  • Pengembalian kepada orang tua/Wali;
  • Penyerahan kepada seseorang;
  • Perawatan di rumah sakit jiwa;
  • Perawatan di LPKS;
  • Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  • Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
  • Perbaikan akibat tindak pidana.

Satu gagasan untuk “Sosialisasi Perlindungan Anak

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *